Pengamat: Bahlil Sengaja Buat Kebijakan Ngawur Agar Prabowo Dibenci Rakyat

Jurnalis: Nurhaliza Ramadhani
Kabarbaru, Jakarta – Awal 2025 yang merupakan momentum 100 hari Pemerintahan Prabowo diwarnai oleh berbagai macam issue yang sangat hangat di masyarakat. Mulai dari Pagar Laut hingga Kelangkaan Gas Elpiji 3 kg yang merupakan kebutuhan pokok paling mendasar bagi masyarakat.
Hal itu dikatakan oleh Muhammad Sutisna selaku Pengamat Politik dan Keamanan sekaligus Co Founder Forum Intelektual Muda saat dihubungi awak media di Jakarta.
Menurut Sutisna, Dimulai dari issue pagar laut yang menjadi heboh. Ketika kita dicengangkan dengan Pagar Laut yang membentang sepanjang 30km di pesisir Utara Tangerang. Bahkan pagar laut tersebut memiliki sertifikat HGB yang dimiliki oleh perusahaan tertentu.
“Dimana yang menjadi anehnya lagi ketika issue pagar laut ini muncul dipermukaan, semua stakeholder saling lempar tanggungjawab. Barulah ketika Presiden turun tangan memerintahkan Aparat TNI AL untuk membongkar pagar laut ini. Para stakeholder baru gerak cepat untuk membongkar pagar laut tersebut, ” ungkap Sutisna.
Sutisna juga mengatakan sudah jelas berdirinya pagar laut tersebut melanggar aturan. Karena setiap pemanfaatan ruang laut harus memenuhi zonasi tata ruang kesesuaian ruang laut.
Zonasi tata ruang laut ini diatur dalam RTRW Peraturan Daerah (Perda) Provinsi, yang awalnya Perda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil. Sekarang Perda RTRW darat dengan RZWP3K sudah di integrasikan.
“Jadi pengaturan wilayah darat dan laut sudah dalam satu RTRW yang sama sehingga terkait pemanfaatan ruang laut ini harus sesuai dengan zonasi , dan KKP yang mengeluarkan izin mengeluarkan harus berdasarkan rekomendasi daerah (provinsi), sesuai dengan zona tata ruang wilayah,” Tutur Sutisna.
Lalu belum usai polemik Pagar Laut yang tinggal kita cari siapakah dalang sebenarnya yang paling bertanggung jawab atas kekisruhan ini.
Kita harus dihadapkan issue lain terkait langkanya Gas Melon di Masyarakat. Sekalipun ada harus mengantri hingga ber jam-jam. Bahkan sampai ada ibu-ibu yang meninggal karena kelelahan mengantri.
Sutisna mengatakan kekisruhan ini berasal dari kebijakan menteri ESDM yang melarang penjualan Gas 3KG sampai ke pengecer cukup di agen. Padahal pengecer itu sangat membantu masyarakat yang tak bisa menjangkau agen. Alih-alih ingin membenahi tata kelola pasokan gas. Justru kebijakan ini menjadi blunder, dan rakyat kembali menjadi korban.
Lalu Sutisna jadi menaruh curiga dengan situasi saat ini, seperti ada skenario tertentu untuk membenturkan Presiden dengan rakyatnya. Padahal kita lihat ketulusan seorang Presiden Prabowo kepada rakyat tak perlu diragukan.
Namun acap kali tak mampu diterjemahkan dengan baik oleh para pembantunya. Atau memang sengaja membuat situasi gaduh dan seakan tak tegak lurus kepada Presiden. Tentu Presiden Prabowo harus jelih melihat situasi hari ini.
Tentu kalau situasi ini terus dibiarkan akan terjadi chaos dimana-mana. Sehingga Presiden perlu mengevaluasi para pembantunya yang acap kali membuat gaduh dan memiliki agenda tertentu. Perlu adanya filterisasi lagi, siapakah yang masih loyal kepada rakyat sesuai dengan garis perjuangannya Presiden Prabowo.
“Jangan seperti Menteri Bahlil yang tiba-tiba mengeluarkan kebijakan kontroversial tanpa adanya sosialisasi yang jelas. Dimana menteri seperti sudah sangat layak untuk dicopot dan Presiden harus segera menganulir kebijakannya. Agar rakyat tidak menjadi susah dikemudian hari, “ Tutup Sutisna.