Pasca Muktamar, Apa yang Harus Berubah dari NU?

28/08/2026
|
4.3K views

Penulis adalah Ach. Nur Fairuzie, Warga Nahdliyyin.

Kabar Baru, Opini – Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, bukan sekadar forum lima tahunan untuk memilih kepengurusan baru. Di tengah perjalanan NU memasuki abad kedua, Muktamar semestinya menjadi ruang untuk menjawab pertanyaan yang lebih mendasar: setelah Muktamar, apa yang harus berubah dari NU?

Pertanyaan itu penting karena NU bukan organisasi yang berdiri di ruang hampa. Sejak berdiri pada 1926, NU tumbuh bersama masyarakat Indonesia melalui pesantren, pendidikan, dakwah, pelayanan sosial, dan berbagai bentuk pengabdian kebangsaan.

Karena itu, keputusan Muktamar tidak hanya menentukan arah organisasi, tetapi juga berpotensi memengaruhi kehidupan sosial-keagamaan masyarakat yang lebih luas.

Muktamar ke-35 sendiri mengusung tema “Menjaga Marwah, Memperkaya Khidmah untuk Kemaslahatan Bangsa”. Tema tersebut seharusnya tidak berhenti sebagai semboyan. Ia perlu diterjemahkan menjadi ukuran yang konkret tentang bagaimana NU bekerja setelah forum tertinggi organisasi itu selesai.

Marwah Harus Dibuktikan

Marwah organisasi tidak cukup dibangun dari sejarah yang panjang. Marwah lahir dari integritas dan kemampuan menjawab kebutuhan masyarakat.

NU memiliki modal sosial yang besar. Jaringan pesantren, madrasah, lembaga pendidikan, badan otonom, kiai, akademisi, serta warga Nahdliyyin merupakan kekuatan yang tidak sedikit.

Namun, besarnya modal sosial tidak otomatis menjamin besarnya manfaat.

Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah kekuatan tersebut benar-benar mampu menjawab persoalan masyarakat.

Di tengah biaya pendidikan yang terus menjadi perhatian keluarga, tantangan ekonomi warga, perubahan dunia kerja, perkembangan teknologi, dan persoalan generasi muda, masyarakat membutuhkan kehadiran yang konkret.

Mereka tidak hanya membutuhkan narasi tentang khidmah. Mereka membutuhkan bukti khidmah.

Karena itu, menjaga marwah NU harus dimaknai sebagai upaya menjaga agar organisasi tetap memiliki integritas, tata kelola yang baik, serta keberpihakan yang jelas pada kemaslahatan.

Organisasi sebesar NU juga harus memiliki keberanian untuk mengoreksi dirinya sendiri.

Kritik tidak seharusnya dianggap sebagai ancaman terhadap marwah. Justru kemampuan menerima kritik dan memperbaiki kekurangan merupakan salah satu bentuk menjaga marwah.

Jangan Sampai Energi Habis di Internal

Kontestasi dalam organisasi adalah hal yang wajar. Perbedaan pilihan, gagasan, bahkan perdebatan mengenai arah kepemimpinan merupakan bagian dari dinamika sebuah organisasi besar.

Yang perlu dijaga adalah agar kontestasi tidak berubah menjadi tujuan.

Muktamar memiliki agenda yang jauh lebih luas daripada pemilihan kepemimpinan. Forum ini juga membahas persoalan keagamaan, organisasi, program, dan rekomendasi untuk arah NU ke depan.

Artinya, ukuran keberhasilan Muktamar tidak seharusnya berhenti pada siapa yang memperoleh amanah sebagai pemimpin.

Yang lebih penting adalah apa yang dilakukan setelah amanah tersebut diberikan.

Jabatan dalam NU semestinya menjadi instrumen untuk memperluas pengabdian, bukan pusat dari seluruh aktivitas organisasi.

Sebab ketika Muktamar selesai, persoalan masyarakat tidak ikut selesai.

Pesantren tetap harus beradaptasi. Anak muda tetap mencari masa depan. Warga tetap menghadapi persoalan ekonomi. Dunia pendidikan terus berubah. Dan ruang publik semakin dipengaruhi oleh teknologi.

Di situlah kepemimpinan NU akan benar-benar diuji.

Tantangan Besar Ada di Ruang Digital

Salah satu perubahan paling besar yang harus dibaca NU adalah perubahan cara masyarakat memperoleh pengetahuan.

Generasi muda sekarang tumbuh dalam ekosistem digital. Mereka memperoleh informasi dari media sosial, video pendek, podcast, mesin pencari, dan berbagai platform daring.

Termasuk dalam urusan keagamaan.

Perubahan ini menghadirkan tantangan sekaligus peluang.

Tantangannya adalah informasi yang paling cepat tersebar belum tentu informasi yang paling benar. Otoritas keagamaan kini berhadapan dengan logika algoritma yang sering kali lebih mengutamakan perhatian daripada kedalaman.

Namun, NU memiliki modal yang sangat kuat untuk meresponsnya: tradisi keilmuan pesantren.

Sanad keilmuan, literatur keislaman, para ulama, akademisi, dan kader muda dapat menjadi fondasi bagi kehadiran NU di ruang digital.

Masalahnya bukan apakah NU memiliki pengetahuan. Masalahnya adalah apakah pengetahuan itu berhasil hadir di ruang yang sekarang menjadi tempat generasi muda mencari jawaban.

Jika tidak, NU berisiko menghadapi paradoks: memiliki tradisi keilmuan yang kuat, tetapi kalah cepat dalam percakapan publik.

Karena itu, transformasi digital bagi NU bukan sekadar persoalan membuat lebih banyak akun media sosial. Yang dibutuhkan adalah strategi pengetahuan: bagaimana tradisi keilmuan NU dapat diterjemahkan menjadi konten yang kredibel, mudah dipahami, dan relevan bagi generasi baru.

Abad Kedua Tidak Bisa Dijalani dengan Cara Lama

Memasuki abad kedua, NU membutuhkan keberanian untuk mengevaluasi cara kerjanya.

Tradisi tetap penting. Tetapi tradisi tidak boleh dijadikan alasan untuk menolak perubahan.

Sebaliknya, modernisasi juga tidak boleh berarti meninggalkan akar keilmuan pesantren.

NU justru memiliki kesempatan untuk mempertemukan keduanya.

Tradisi menjadi akar. Inovasi menjadi cara bertumbuh.

Dalam konteks kaderisasi, misalnya, generasi muda NU tidak cukup hanya diposisikan sebagai penerus. Mereka harus diberikan ruang untuk menjadi pelaku perubahan sejak sekarang.

Mereka perlu mendapatkan akses terhadap pendidikan, teknologi, kewirausahaan, literasi, jaringan, dan kepemimpinan.

Demikian pula dengan pemberdayaan ekonomi. Program tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial. Harus ada ukuran yang jelas: apakah warga benar-benar semakin mandiri, apakah usaha mereka berkembang, dan apakah akses terhadap pengetahuan serta teknologi semakin terbuka.

Hal yang sama berlaku untuk pesantren.

Transformasi pesantren harus menghasilkan peningkatan kualitas, bukan sekadar penambahan program.

Sebab abad kedua menuntut NU bukan hanya mampu mempertahankan jumlah, tetapi juga meningkatkan kualitas.

Muktamar Baru Bisa Dinilai Setelah Selesai

Pada akhirnya, keberhasilan Muktamar ke-35 justru akan terlihat setelah Muktamar berakhir.

Ketika para muktamirin kembali ke daerah masing-masing, panggung dibongkar, dan perhatian publik beralih ke isu lain, di situlah hasil Muktamar mulai diuji.

Apakah keputusan yang dihasilkan benar-benar dijalankan?

Apakah program kerja memiliki target yang jelas?

Apakah pesantren mendapatkan dukungan untuk menghadapi perubahan?

Apakah generasi muda memperoleh ruang yang lebih luas?

Apakah warga Nahdliyyin semakin kuat secara ekonomi?

Apakah NU mampu menjadi rujukan ketika masyarakat menghadapi persoalan baru?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut lebih penting daripada sekadar siapa yang memenangkan kontestasi kepemimpinan.

Sebab pemimpin akan berganti. Struktur akan berubah. Masa khidmah akan berakhir.

Tetapi kebutuhan masyarakat terus berjalan.

Karena itu, ukuran sederhana bagi NU setelah Muktamar adalah kemanfaatan.

Jika NU mampu membuat pendidikan semakin baik, pesantren semakin kuat, ekonomi warga semakin mandiri, generasi muda semakin memiliki ruang, dan kehidupan sosial semakin damai, maka di situlah marwah menemukan bentuknya.

Sebaliknya, jika energi organisasi terlalu banyak terkuras untuk urusan internal sementara kebutuhan masyarakat semakin jauh dari perhatian, maka sebesar apa pun struktur NU, evaluasi tetap diperlukan.

Muktamar ke-35 dengan demikian tidak boleh hanya menjadi titik pergantian kepemimpinan. Ia harus menjadi titik evaluasi sekaligus titik balik.

NU tidak membutuhkan abad kedua yang sekadar lebih besar secara struktur.

NU membutuhkan abad kedua yang lebih relevan, lebih berintegritas, lebih adaptif, dan lebih terasa manfaatnya.

Pada akhirnya, ukuran terbesar sebuah organisasi bukan seberapa besar pengaruh yang berhasil dikumpulkan, melainkan seberapa besar kemaslahatan yang berhasil diwujudkan.

Maka setelah Muktamar ke-35, pertanyaan itu tetap harus diletakkan di hadapan seluruh warga Nahdliyyin:

Apakah NU hanya akan melanjutkan perjalanan, atau berani melakukan lompatan?