Komisi II DPRD Bone Bolango Desak BPBD Perkuat Mitigasi Hadapi Karhutla
Jurnalis: TIM Gorontalo
Kabar Baru, Gorontalo–Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bone Bolango, Sofyan Wahidji, mendesak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) meningkatkan langkah mitigasi menyusul tercatatnya 53 kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Bone Bolango sepanjang Maret hingga Agustus 2026.
Desakan tersebut disampaikan bertepatan dengan momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Minggu (16/8/2026). Sofyan menilai lonjakan kasus karhutla harus direspons dengan pendekatan yang lebih antisipatif, bukan sekadar menunggu kebakaran membesar sebelum dilakukan penanganan.
“Angka 53 kasus kebakaran hutan dalam enam bulan ini adalah peringatan darurat. Kami di Komisi II mendesak BPBD untuk tidak sekadar menunggu titik api membesar. Harus ada langkah pencegahan yang agresif di lapangan,” tegas Sofyan.
Sebagai komisi yang membidangi pembangunan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, Komisi II DPRD meminta BPBD segera mengeksekusi sejumlah langkah strategis guna menekan potensi kebakaran selama musim kemarau.
Langkah pertama yang didorong adalah optimalisasi deteksi dini melalui pemetaan ulang wilayah rawan karhutla dan peningkatan patroli di zona-zona merah.
Selain itu, Sofyan meminta pemerintah desa dilibatkan secara aktif dalam edukasi kepada masyarakat agar kebiasaan membuka lahan dengan cara dibakar dapat dicegah sejak dini.
Komisi II juga menekankan pentingnya kesiapan personel dan peralatan. BPBD diminta memastikan seluruh armada pemadam, tangki air, dan petugas berada dalam kondisi siaga selama 24 jam.
Lebih lanjut, politisi Partai Golkar itu menegaskan DPRD akan memperketat fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran BPBD pada Tahun Anggaran 2026 agar program mitigasi benar-benar berjalan efektif.
Menurutnya, kebakaran hutan dan lahan tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga berdampak pada kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, hingga kualitas hidup warga Bone Bolango.
Karena itu, ia meminta seluruh alokasi anggaran mitigasi bencana direalisasikan secara tepat sasaran sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan.
Sofyan berharap sinergi antara BPBD, pemerintah desa, aparat keamanan, dan masyarakat dapat diperkuat sehingga potensi karhutla dapat ditekan sebelum berkembang menjadi bencana yang lebih besar.
Insight NTB
Suara Time
Lens IDN
Poros Merdeka
Portal Tujuh
Idealita News
Kita Notice
Dinamika Post
Radar Baru
Seedbacklink
