Gold Generation Institute Desak KPK Usut Seluruh OPD Ponorogo

Jurnalis: Arif Muhammad

Kabar Baru, Ponorogo — Gelombang kepanikan yang disebut terjadi di kalangan pejabat Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Ponorogo pasca-pengembangan perkara hukum yang menjerat Bupati nonaktif Ponorogo, Sugiri Sancoko, menuai sorotan dari kelompok masyarakat sipil. Sikap sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai menghindari media dianggap memperlihatkan adanya persoalan serius dalam tata kelola birokrasi.

Founder Gold Generation Institute, Mohammad Iqbalul Rizal Nadif, menilai respons tertutup sejumlah pejabat justru memperkuat dugaan bahwa persoalan dugaan korupsi tidak berhenti pada satu sektor tertentu. Menurut dia, pengusutan perlu diperluas hingga menyentuh seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

“Bahwa melihat praktik petak-umpet kepala dinas ini, semakin menegaskan bahwa KPK penting dalam pengembangannya untuk mengusut secara total seluruh OPD-OPD lain di Kabupaten Ponorogo,” tegas Mohammad Iqbalul Rizal Nadif dalam keterangan tertulisnya.

Pria yang akrab disapa Iqbal itu mengatakan, langkah penegakan hukum tidak semestinya berhenti pada dinas tertentu saja. Ia mendorong adanya pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh OPD sebagai bagian dari pembenahan sistem pemerintahan daerah.

“Kepanikan massal ini adalah indikator bahwa ada sesuatu yang tidak beres yang sedang coba disembunyikan dari publik. Jika KPK tidak masuk dan membongkar kasus ini hingga ke akar-akarnya, dikhawatirkan budaya saling sandera kepentingan dan ketakutan struktural di kalangan ASN bawah akan terus berlanjut. Ponorogo butuh pembersihan total agar integritas birokrasinya bisa segera pulih,” lanjut Iqbal.

Gold Generation Institute juga meminta pejabat publik di Ponorogo menghentikan sikap menghindar dari keterbukaan informasi di tengah proses hukum yang berlangsung. Sebagai penyelenggara pemerintahan, para pejabat dinilai memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk bersikap terbuka serta kooperatif.

Lembaga tersebut berpandangan bahwa pembenahan menyeluruh di seluruh lini OPD menjadi langkah penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap birokrasi di Ponorogo. Selain itu, langkah tersebut dinilai diperlukan agar tata kelola pemerintahan berjalan lebih bersih, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.