Andi Najmi Ajak Muktamar NU Melahirkan Kepemimpinan Berbasis Integritas

Jurnalis: Arif Muhammad

Kabar Baru, Jakarta — Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), wacana mengenai arah kepemimpinan organisasi kembali menguat. Ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) PBNU periode 2010–2015, Andi Najmi Fuaidi, menawarkan manifesto kepemimpinan yang menekankan pentingnya menjaga marwah organisasi di tengah perubahan global.

Manifesto bertajuk Menjaga Marwah, Menggugah Uswah: Menakar Kepemimpinan Ideal Nahdlatul Ulama di Era Disrupsi Global itu memuat pandangan Andi Najmi mengenai karakter pemimpin yang dinilai relevan untuk membawa NU menghadapi tantangan zaman. Menurutnya, besarnya jumlah warga NU harus diiringi tanggung jawab moral yang semakin besar.

Dalam manifestonya, Andi Najmi berpandangan bahwa kepemimpinan NU perlu berpijak pada keteladanan para pendiri organisasi sekaligus terbuka terhadap perkembangan zaman. Ia menyoroti nilai-nilai yang diwariskan Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari dan KH Wahab Chasbullah berupa adab, keikhlasan, serta kemampuan beradaptasi tanpa meninggalkan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah.

Ia juga menggarisbawahi pentingnya menjaga independensi organisasi sebagaimana digagas KH Achmad Siddiq melalui Khittah 1926. Sementara itu, pemikiran KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dinilai relevan dalam memperkuat keberpihakan kepada kelompok rentan, penghormatan terhadap keberagaman, dan keadilan kemanusiaan. Adapun KH Said Aqil Siroj disebut memberikan pijakan mengenai penguatan Islam moderat serta pengembangan sumber daya manusia yang berdaya saing global.

Gagasan tersebut diperkaya dengan pandangan sejumlah pemikir Islam Indonesia seperti Nurcholish Madjid, Buya Hamka, dan Mohammad Natsir, hingga konsep kepemimpinan klasik Al-Mawardi dalam Al-Ahkam as-Sulthaniyyah. Keseluruhan pemikiran itu, menurut Andi Najmi, menempatkan keadilan, kompetensi, integritas, dan musyawarah sebagai fondasi utama kepemimpinan.

Ia menilai kualitas kepemimpinan NU semestinya diukur dari kemampuannya menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat, bukan semata dari besarnya pengaruh organisasi.

“NU harus berada di garda terdepan dalam mengawal isu ketahanan pangan dan ekonomi rakyat, seperti memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tepat sasaran dan berkeadilan,” ujar Andi Najmi saat menjadi pengantar diskusi dalam Sarasehan Nasional Nahdlatul Ulama dan Kesejahteraan Sosial yang digelar Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS).

Selain mendorong penguatan peran sosial NU, Andi Najmi menekankan pentingnya pembenahan di lingkungan internal organisasi. Menurutnya, marwah NU juga ditentukan oleh keberanian menyelesaikan persoalan yang muncul di tubuh lembaga-lembaga keagamaan.

“Menjaga marwah NU berarti kita harus berani membersihkan halaman rumah kita sendiri dari segala noktah yang merusak citra pesantren dan ulama, termasuk dalam penanganan kasus kekerasan dan pelecehan seksual di lembaga-lembaga keagamaan,” cetusnya.

Menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35, Andi Najmi berharap forum tersebut menjadi momentum memperkuat pengabdian NU kepada umat, bukan sekadar arena pergantian kepemimpinan atau persaingan politik.

“Kita membutuhkan pemimpin yang tidak memanfaatkan NU untuk membesarkan namanya sendiri, melainkan mereka yang siap kerdil demi membesarkan marwah jam’iyah ini. Mari kita kembalikan NU pada khitahnya: sebagai pelayan umat, penjaga moral bangsa, dan pembawa rahmat bagi alam semesta,” pungkasnya.