Disertasi Bahlil Dalam Pandangan Asosiasi Industri Mineral Republik RI

Jurnalis: Nurhaliza Ramadhani

Kabarbaru, Jakarta – Ketua Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Industri Mineral Republik Indonesia (DPP AIMRI) Bidang Eksternal, Ravindra menilai bahwa Disertasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia tentang Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel Yang Berkeadilan dan Berkelanjutan Di Indonesia sangat Relevan dan dapat menjawab tantangan Hilirisasi Nikel di Indonesia.

“Disertasi yang disusun dengan pendekatan kuantitatif tersebut, diteliti melalui instrumen Analytical Hierarchy Process yang membedah dampak positif dari Hilirisasi Nikel serta tantangan dan hambatannya. Disertasi Pak Bahlil adalah terobosan akademik yang mutakhir dalam tata kelola pertambangan di indonesia, khususnya Nikel”, ungkap Ravindra.

Selain itu, DPP AIMRI juga mengapresiasi kemampuan dan ketajaman analisa Menteri ESDM Bahlil Lahadahalia dalam membedah persoalan-persoalan dalam Sektor Pertambangan Nikel yang selama ini menjadi penghambat laju Hilirisasi Nikel di Indonesia.

“Dalam disertasi nya, Pak Bahlil mengurai setidaknya empat persoalan pokok dalam hilirisasi nikel. Empat masalah tersebut antara lain adalah ketidakadilan dana transfer daerah, keterlibatan pengusaha daerah yang minim, keterbatasan partisipasi perusahaan Indonesia dalam sektor hilirisasi bernilai tambah tinggi serta belum adanya rencana diversifikasi pasca tambang. Khususnya soal diversifikasi pasca tambang dalam diskusi internal yang digelar DPP AIMRI, sangat berkaitan dengan keberlanjutan ekosistem bisnis pasca mine-out suatu IUP OP, sehingga tetap bisa memiliki manfaat bagi masyarakat”, ungkap sosok yang juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (PP HIKMAHBUDHI) 2021-2023 ini.

Ravindra juga menambahkan bahwa masalah-masalah pokok dalam Hilirisasi Nikel tersebut adalah memang persoalan yang benar-benar terjadi dalam Tata Kelola Pertambangan Nikel yang sering menjadi Diskusi di dalam Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Industri Mineral Republik Indonesia (DPP AIMRI) yang dipimpin oleh Ketua Umum Achyar Al Rasyid dan Sekretaris Jenderal Ali Zakkyudin.

“Untuk menjawab berbagai persoalan tersebut, AIMRI siap terlibat dan sangat mendukung agar segera dilakukan pembentukan Satuan Tugas (SATGAS hilirisasi) yang dapat mengorkestrasikan implementasi kebijakan Hilirisasi yang memperkuat tata kelola kebijakan dan kelembagaan agar dapat berkontribusi mewujudkan Hilirisasi yang berkeadilan dan berkelanjutan”, ungkapnya.

Terkahir, Ravindra menuturkan bahwa Disertasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil memberikan stimulus positif bagi pengusaha tanah air agar tetap optimis dalam mendorong kesejahteraan nasional melalui Hilirasasi sektor pertambangan Mineral Khususnya Nikel.

“Selain menciptakan optimisme dalam hati para pengusaha nasional, disertasi Pak Bahlil dapat membantu pemerintahan baru dalam menciptakan formulasi hilirisasi yang berkeadilan dengan melibatkan berbagai stakeholder dalam pertambangan mineral agar dapat bersama-sama menciptakan kesejahteraan serta keadilan bagi masyarakat sebagaimana amanat UUD Pasal 33”, tutupnya.