Belum Selesai Skandal Hibah dan Bank Jatim, Kini DPRD Jatim Komisi A Kunker ke Luar Negeri

Jurnalis: Masudi

Kabarbaru Surabaya – Publik Jawa Timur kembali dikejutkan dengan langkah kontroversial yang diambil oleh para wakil rakyat di Gedung DPRD Jatim. Belum usai sorotan tajam terhadap skandal dugaan penyimpangan dana hibah Pemprov Jatim dan masalah pengelolaan di Bank Jatim, kini giliran Komisi A DPRD Jawa Timur menjadi sorotan akibat kunjungan kerja (kunker) mereka ke luar negeri.

Kunjungan tersebut dilakukan ke Finlandia, dengan dalih mengikuti pelatihan pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence (AI). Kegiatan ini difasilitasi oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur, dan melibatkan sedikitnya sepuluh anggota dewan dalam kloter pertama pemberangkatan. Namun, hingga kini tidak ada penjelasan resmi yang terbuka kepada publik terkait biaya, tujuan strategis, hingga hasil dari kegiatan tersebut.

“Sangat tidak etis. Rakyat sedang menyoroti anggaran hibah yang bermasalah, tiba-tiba para anggota DPRD malah melancong ke luar negeri dengan dalih pelatihan,” ucap Muzayyin Direktur Eksekutif Lemkasi.

Kepala BPSDM Jatim, Dr. Ramliyanto, SP., MP., saat dimintai konfirmasi oleh media juga menolak memberikan keterangan, yang menambah panjang daftar pertanyaan masyarakat soal transparansi dan akuntabilitas program tersebut.

Lembaga Kajian Hukum Nasional (LEMKASI) menduga perjalanan ini hanyalah kemasan dari kegiatan wisata berkedok pelatihan. Terlebih, belum ada laporan hasil pelatihan yang disampaikan ke publik maupun ditindaklanjuti dalam kebijakan daerah. Situasi ini memperkuat asumsi bahwa program tersebut tidak memberikan manfaat konkret bagi masyarakat Jawa Timur.

Dalam konteks ini, lembaga pengawas dan aparat penegak hukum didorong untuk turun tangan.

“Kami akan melaporkan dugaan penyimpangan perjalanan dinas ini ke KPK, BPK, dan Ombudsman. Negara tidak boleh kalah oleh perilaku politisi yang tidak sensitif terhadap krisis anggaran dan kepercayaan publik,” tegas Muzayyin

Dengan bertumpuknya masalah yang melibatkan lembaga legislatif dan eksekutif di Jawa Timur, publik kini menuntut langkah tegas Gubernur dan Ketua DPRD untuk memberikan penjelasan dan mengevaluasi total budaya kunker yang kerap dianggap boros dan tidak produktif.

Terlebih instruksi pemerintah pusat atas kebijakan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia agar pemerintah daerah melakukan efisiensi anggaran, terhadap program yang tidak jelas manfaatnya kepada masyarakat.

“jelas Kunker keluar negeri dengan biaya fantastis itu adalah pemborosan anggaran di tengah kebijakan efisiensi” pungkasnya.