Thomas Malak Ajak Warga Jadikan Adat Perekat Kedamaian Papua Barat Daya

Jurnalis: Latief

Kabar Baru, Sorong – Meningkatnya dinamika sosial dan pembangunan di wilayah Sorong Raya, Provinsi Papua Barat Daya, dinilai membutuhkan perhatian semua pihak, termasuk lembaga masyarakat adat.

Hal tersebut disampaikan Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kota Sorong, Thomas Malak, dalam forum para-para masyarakat adat Mimbar Aspirasi Santai (MAS) Papua Bicara yang diselenggarakan LMA Provinsi Papua Barat Daya di Kabupaten Sorong, Sabtu (2/5/2026).

Dalam kesempatan itu, Thomas Malak mengajak seluruh masyarakat Kota Sorong menjadikan adat dan budaya sebagai jembatan kedamaian di Papua Barat Daya.

Menurutnya, hukum adat memiliki peran penting dalam menyelesaikan berbagai dinamika sosial yang terjadi di tengah masyarakat.

“Kalau kita mau damai di Papua Barat Daya, kuncinya satu, kembalikan ke adat. Hukum adat dan hukum pemerintah adalah jembatan alternatif untuk penyelesaian masalah di Papua Barat Daya ini. Adat kami orang Moi diajarkan untuk saling hormat dan mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan adat dan budaya,” ujar Thomas Malak.

Ia menilai Papua Barat Daya yang dihuni berbagai suku dan agama membutuhkan satu perekat bersama, dan adat serta budaya dapat menjadi benang merah persatuan tersebut.

Menurut Thomas, nilai-nilai adat seperti gotong royong, musyawarah, hingga sasi tidak hanya berlaku bagi satu suku tertentu, tetapi dapat menjadi pedoman bersama dalam membangun kedamaian.

“Hal itu sebagai jembatan menuju musyawarah agar bisa tercapai kedamaian bersama,” jelasnya.

Thomas juga mencontohkan berbagai persoalan sosial di Sorong yang selama ini dapat diselesaikan melalui pendekatan adat, mulai dari sengketa tanah, kecelakaan hingga konflik antarkampung.

“Kalau kita pakai adat, tidak ada yang merasa kalah. Semua menang karena damai,” katanya.

Tokoh muda Malamoi tersebut turut mengajak generasi muda, kaum intelektual, tokoh agama dan tokoh adat untuk tidak malu mengedepankan penyelesaian berbasis adat.

Menurutnya, generasi muda harus memahami nilai-nilai budaya agar adat tetap hidup di tengah perkembangan zaman.

“Anak muda harus jadi duta adat. Kalau adat punah, maka kedamaian juga ikut punah,” imbuhnya.

Selain itu, Thomas meminta Pemerintah Kota Sorong dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menjadikan hukum adat sebagai bagian dari dasar kebijakan yang berjalan beriringan dengan hukum pemerintah.

Ia berharap setiap program yang berkaitan dengan adat dan budaya dapat melibatkan kedua pendekatan tersebut secara seimbang.

Ajakan Thomas Malak mendapat dukungan dari sejumlah tokoh adat yang hadir dalam forum tersebut. Mereka menilai adat merupakan identitas sekaligus alat pemersatu masyarakat Papua Barat Daya.

“Kalau kita jaga adat, kita lestarikan budaya, maka sudah pasti kita jaga Papua Barat Daya. Kalau adat runtuh, kita semua runtuh,” ujarnya.

Melalui forum itu, LMA Kota Sorong juga berpesan agar pendidikan dasar bagi generasi muda turut mengenalkan nilai-nilai adat dan budaya, sehingga tradisi tetap hidup dan menjadi jembatan kedamaian di Papua Barat Daya.

“Adat itu jangkar. Kalau jangkarnya kuat, kapal Papua Barat Daya bisa melaju tanpa takut karam. Mari kita jaga bersama,” tambah Thomas Malak.