SKB 7 Menteri Tentang Kecerdasan Artifisial dan Masa Depan Pendidikan di Persimpangan Tradisi Keilmuan Islam

Jurnalis: Hanum Aprilia

Kebijakan yang Mengguncang Lanskap Pendidikan

Ruang diskusi pendidikan Indonesia belakangan kembali memanas. Pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) tujuh menteri mengambil langkah strategis dengan membatasi penggunaan chatbot berbasis kecerdasan artifisial seperti ChatGPT bagi pelajar dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah. Kebijakan ini muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran para pendidik dan orang tua terhadap fenomena yang mulai sering disebut sebagai brain rot, yakni penurunan kemampuan berpikir akibat konsumsi informasi instan tanpa proses refleksi yang memadai.

Kekhawatiran tersebut bukan tanpa dasar. Laporan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD, 2023) menunjukkan bahwa intensitas penggunaan teknologi digital yang tinggi tanpa pendampingan pedagogis dapat berpengaruh pada menurunnya kemampuan konsentrasi dan analisis pada sebagian pelajar. Dalam konteks ini, keputusan pemerintah dapat dipahami sebagai upaya preventif untuk menjaga kualitas proses belajar. Namun demikian, kebijakan ini juga memunculkan pertanyaan akademik yang lebih mendalam: apakah persoalan utama terletak pada teknologi kecerdasan artifisial itu sendiri, atau justru pada paradigma pendidikan yang belum sepenuhnya mampu beradaptasi dengan perubahan zaman?

Generasi Digital dan Tantangan Relevansi Pendidikan

Untuk memahami persoalan ini secara lebih utuh, kita perlu melihat perubahan ekosistem pengetahuan yang sedang terjadi. Generasi pelajar hari ini tumbuh dalam lingkungan digital yang sangat berbeda dibanding generasi sebelumnya. Informasi yang dahulu memerlukan waktu berjam-jam untuk dicari di perpustakaan kini dapat diakses dalam hitungan detik melalui jaringan internet global.

Bahkan, teknologi kecerdasan artifisial mampu melakukan berbagai fungsi kognitif yang sebelumnya hanya dapat dilakukan manusia, seperti merangkum teks panjang, menjelaskan konsep kompleks, hingga menyusun argumen dasar dalam sebuah tulisan. Menurut laporan McKinsey Global Institute (2023), teknologi generatif berbasis kecerdasan artifisial diperkirakan akan meningkatkan produktivitas sektor pendidikan secara signifikan dalam beberapa dekade mendatang.

Perubahan ini menimbulkan dilema bagi sistem pendidikan tradisional. Ketika teknologi mampu menyediakan informasi secara cepat dan luas, model pembelajaran yang masih berfokus pada ceramah satu arah dan hafalan materi menjadi semakin kurang relevan. Akibatnya, perdebatan tentang kecerdasan artifisial di ruang kelas sering kali bukan lagi soal bagaimana memanfaatkan teknologi, tetapi bagaimana membatasi penggunaannya.

Padahal, pertanyaan yang lebih mendasar sebenarnya adalah: apakah sistem pembelajaran kita telah berkembang seiring dengan perubahan cara manusia memperoleh pengetahuan?

Hakikat Belajar dalam Perspektif Ilmu Pendidikan

Pertanyaan tersebut membawa kita pada refleksi yang lebih fundamental mengenai hakikat belajar. Para pemikir pendidikan modern sejak lama telah mengkritik model pembelajaran yang hanya menekankan transfer informasi. John Dewey, salah satu tokoh penting dalam filsafat pendidikan progresif, menegaskan bahwa pendidikan sejati berlangsung melalui pengalaman nyata, yang ia sebut sebagai learning by doing. Pengetahuan yang bermakna, menurut Dewey, lahir dari interaksi aktif antara manusia dan realitas sosial di sekitarnya.

Pendekatan ini semakin relevan dalam konteks abad ke-21. Laporan World Economic Forum (2023) menempatkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, serta pemecahan masalah kompleks sebagai kompetensi inti yang harus dimiliki generasi masa depan. Kompetensi tersebut tidak dapat dibangun hanya melalui hafalan informasi, melainkan melalui proses berpikir reflektif, dialog intelektual, dan pengalaman belajar yang kontekstual.

Dengan demikian, kehadiran kecerdasan artifisial sebenarnya tidak serta-merta mengancam pendidikan. Teknologi tersebut mungkin dapat menyediakan jawaban atas pertanyaan faktual, tetapi ia tidak dapat menggantikan proses manusia dalam menafsirkan pengetahuan, mengkritisi gagasan, serta memberi makna terhadap pengalaman hidup.

Kedalaman Tradisi Keilmuan dalam Peradaban Islam

Menariknya, gagasan tentang pendidikan yang menekankan kedalaman berpikir sebenarnya telah lama hidup dalam tradisi intelektual Islam. Sejak masa klasik, para ulama tidak pernah memandang ilmu sebagai sekadar akumulasi informasi.

Imam Al-Ghazali dalam karya monumentalnya Ihya Ulumuddin menegaskan bahwa tujuan ilmu bukan hanya mengetahui, tetapi juga menyucikan jiwa dan membentuk akhlak manusia. Ilmu harus membawa manusia kepada kebijaksanaan, bukan sekadar kecerdasan intelektual.

Pandangan yang serupa juga ditemukan pada Ibn Khaldun dalam Muqaddimah. Ia menjelaskan bahwa proses belajar yang efektif harus berlangsung secara bertahap, dialogis, dan kontekstual. Pengetahuan tidak boleh diajarkan secara instan, melainkan melalui proses pemahaman yang mendalam agar benar-benar menjadi bagian dari kesadaran intelektual seseorang.

Dalam tradisi keilmuan Islam juga dikenal konsep adab dalam menuntut ilmu, yaitu etika dan tanggung jawab moral dalam menggunakan pengetahuan. Dengan perspektif ini, teknologi apa pun—termasuk kecerdasan artifisial—pada dasarnya hanyalah alat. Nilai dan arah penggunaan teknologi sepenuhnya ditentukan oleh manusia yang menggunakannya.

Peran Guru dalam Era Teknologi Cerdas

Perkembangan teknologi sering menimbulkan kekhawatiran bahwa peran guru akan semakin tergeser. Namun dalam perspektif pendidikan yang lebih luas, justru sebaliknya: peran guru menjadi semakin penting.

Mesin dapat menyediakan informasi, tetapi tidak dapat menggantikan keteladanan, empati, dan kebijaksanaan manusia. Dalam konteks pendidikan Indonesia, filosofi Ki Hajar Dewantara telah menegaskan posisi strategis guru melalui prinsip ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani. Guru bukan hanya penyampai materi, tetapi teladan moral, penggerak motivasi belajar, dan pendamping proses intelektual peserta didik.

Kecerdasan artifisial mungkin mampu menjawab soal matematika atau menjelaskan teori ilmiah, tetapi ia tidak dapat menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab sosial, dan kesadaran kemanusiaan. Nilai-nilai inilah yang sesungguhnya menjadi inti dari pendidikan.

SKB Tujuh Menteri sebagai Momentum Transformasi

Dengan demikian, kebijakan pembatasan penggunaan kecerdasan artifisial melalui SKB tujuh menteri seharusnya tidak dipahami semata sebagai upaya menolak teknologi. Kebijakan ini justru dapat menjadi momentum refleksi bagi sistem pendidikan nasional untuk menata kembali arah pembelajaran di era digital.

Jika teknologi mampu menyediakan pengetahuan secara cepat, maka sekolah harus bergerak melampaui fungsi tradisionalnya sebagai pusat transfer informasi. Pendidikan perlu bertransformasi menjadi ruang pengembangan pemikiran kritis, eksplorasi ide, dialog ilmiah, serta pembelajaran berbasis proyek yang relevan dengan realitas kehidupan.

Dalam konteks global, pendekatan ini mulai banyak diadopsi. UNESCO (2023) menekankan pentingnya pengembangan literasi kecerdasan artifisial dalam kurikulum pendidikan agar generasi muda tidak hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi juga mampu memahami cara kerjanya, dampaknya, serta tanggung jawab etis dalam penggunaannya.

Menjaga Kemanusiaan di Tengah Revolusi Teknologi

Pada akhirnya, perdebatan tentang kecerdasan artifisial di sekolah bukan sekadar persoalan teknologi. Ia menyentuh pertanyaan yang jauh lebih mendasar tentang hakikat pendidikan itu sendiri.

Apakah sekolah hanya bertugas menghasilkan siswa yang mampu menjawab soal ujian dengan cepat, ataukah membentuk manusia yang mampu berpikir mendalam, berempati terhadap sesama, dan bertanggung jawab terhadap masa depan peradaban?

Teknologi akan terus berkembang dengan kecepatan yang sulit diprediksi. Kecerdasan artifisial mungkin akan semakin canggih, semakin cepat, dan semakin mampu meniru kemampuan kognitif manusia.

Namun ada satu hal yang tidak boleh hilang dari pendidikan: kemanusiaan.

Kecerdasan artifisial mungkin mampu memberikan jawaban. Tetapi hanya pendidikan—yang berpijak pada nilai, akhlak, dan tradisi keilmuan yang panjang, yang mampu memastikan manusia tetap menjadi manusia di tengah kemajuan zaman.

*) Penulis adalah Ir. Muttaqin Kholis Ali, S.Pd., M.Pd.T., IPP. (Pandu Literasi Digital Kemkomdigi RI).

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi kabarbaru.co