PB HMI Desak Menkeu Copot Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama, Minta KPK Telusuri Aliran Dana Kasus Rokok Ilegal

Jurnalis: Muhammad Ody

Kabar Baru, Jakarta – Pengungkapan gudang berisi ratusan juta batang rokok ilegal di Pekanbaru, Riau, kembali menuai sorotan publik.

Fungsionaris Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Lukmanul Hakim Siregar, mendesak Menteri Keuangan untuk mengevaluasi kinerja pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, menyusul belum ditetapkannya aktor utama dalam kasus tersebut.

PB HMI bahkan meminta Menteri Keuangan mengambil langkah tegas dengan mencopot Djaka Budi Utama, yang saat ini menjabat Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Menurut Lukmanul, lambannya penetapan tersangka utama dalam kasus rokok ilegal bernilai ratusan miliar rupiah tersebut memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.

Soroti Dugaan Mafia Rokok Ilegal

Sebelumnya, aparat Bea dan Cukai menggerebek sebuah gudang di kawasan Pergudangan Avian, Jalan Siak II, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru. Dalam operasi tersebut, petugas menyita sekitar 160 juta batang rokok ilegal dengan nilai ekonomi yang ditaksir mencapai Rp300 miliar.

Meski barang bukti dalam jumlah besar telah diamankan, hingga kini aparat belum mengumumkan pihak yang diduga menjadi pengendali utama jaringan produksi maupun distribusi rokok ilegal tersebut.

PB HMI menyoroti informasi yang beredar mengenai seorang pengusaha bernama Tong Seng yang disebut-sebut sebagai sosok yang diduga terkait dengan jaringan rokok ilegal tersebut.

“Jika benar yang bersangkutan merupakan aktor utama dan hingga kini belum ditangkap, maka aparat penegak hukum harus menjelaskan secara terbuka kepada publik,” ujar Lukmanul.

Dugaan Praktik Suap Diminta Diusut

Selain meminta evaluasi terhadap pimpinan Bea Cukai, PB HMI juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menelusuri kemungkinan adanya aliran dana yang berkaitan dengan kasus rokok ilegal tersebut.

Menurut Lukmanul, penanganan perkara bernilai ratusan miliar rupiah harus dilakukan secara transparan agar tidak menimbulkan dugaan adanya praktik suap atau permainan perkara.

“KPK perlu menelusuri apakah ada aliran dana atau indikasi penyalahgunaan kewenangan dalam kasus ini. Penegakan hukum harus terbuka agar kepercayaan publik tetap terjaga,” katanya.

Desak Penegakan Hukum Tanpa Tebang Pilih

PB HMI menilai peredaran rokok tanpa pita cukai tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan cukai, tetapi juga merusak iklim persaingan usaha yang sehat bagi industri rokok legal.

Karena itu, organisasi mahasiswa tersebut meminta agar aparat penegak hukum mengusut kasus ini hingga ke aktor utama tanpa pandang bulu.

“Kasus ini harus dibongkar sampai ke jaringan utamanya. Penegakan hukum yang tegas dan transparan sangat penting agar tidak ada kesan bahwa pihak tertentu kebal terhadap hukum,” tegas Lukmanul.

Hingga berita ini diturunkan, aparat penegak hukum masih melakukan penyelidikan lanjutan terkait jaringan distribusi rokok ilegal yang digerebek di Pekanbaru tersebut.