Kasus Lele Mentah di Program MBG Pamekasan, Aktivis Desak BGN Tutup Dapur Bermasalah

Jurnalis: Muhammad Ody

Kabarbaru, Pamekasan – Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Pademawu, Buddagan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, setelah muncul temuan menu lele mentah dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II BGN, Albertus Dony Dewantoro, mengatakan penghentian operasional dilakukan untuk memastikan adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengolahan dan distribusi makanan di dapur MBG tersebut.

“Operasional SPPG akan kembali dibuka setelah proses evaluasi, pembinaan, dan perbaikan dinyatakan selesai oleh pihak berwenang,” ujar Dony dalam keterangan pers BGN, Kamis (12/3/2026).

Menurut dia, keputusan penghentian sementara operasional dapur MBG tersebut diambil setelah pimpinan BGN menilai permasalahan yang muncul telah mengganggu proses distribusi makanan dalam program MBG, bahkan memicu penolakan dari sejumlah pihak sekolah penerima manfaat.

Selama masa penghentian operasional, pihak SPPG diminta melakukan pembenahan menyeluruh terhadap prosedur pengolahan makanan, standar keamanan pangan, serta mekanisme distribusi kepada penerima manfaat.

BGN berharap masa evaluasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki standar layanan sehingga kualitas dan keamanan makanan yang diberikan kepada siswa benar-benar terjamin.

Temuan menu lele mentah dalam program MBG di Pamekasan sebelumnya diketahui pada Senin (9/3/2026) di salah satu sekolah penerima manfaat.

Ahli Gizi SPPG Pamekasan Pademawu Buddagan, Fikri Kuttawakil, menjelaskan bahwa penggunaan lele marinasi dalam menu tersebut didasarkan pada pertimbangan kandungan gizi dan ketahanan pangan.

“Kenapa kami menggunakan lele marinasi, pertama untuk mencegah berkurangnya gizi di lele itu dan menambah protein di hari itu. Dimarinasi, lele juga bisa bertahan sampai satu hari,” jelas Fikri.

SPPG Pamekasan Pademawu Buddagan diketahui melayani sebanyak 3.329 penerima manfaat. Mereka terdiri dari siswa SMA, SMK, MA, SMP, MTs, PAUD, TK, SLB, tenaga pendidik, serta kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di wilayah tersebut.

Namun demikian, temuan tersebut memicu kritik dari berbagai pihak. Ketua Jaringan Pantau MBG Jawa Timur, Iqbal Hasani, menilai BGN harus mengambil langkah tegas agar kasus serupa tidak terulang di daerah lain.

Ia menegaskan dapur MBG yang terbukti tidak mampu menjaga standar keamanan pangan seharusnya tidak hanya dievaluasi, tetapi juga harus dicabut izin operasionalnya.

“BGN Jawa Timur harus berani mencabut izin operasional dapur yang bermasalah seperti ini. Jangan sampai kejadian seperti lele mentah memicu kasus keracunan dan justru merusak citra program MBG yang seharusnya membantu pemenuhan gizi masyarakat,” tegas Iqbal.

Menurutnya, pengawasan terhadap dapur MBG perlu diperketat karena program tersebut menyasar kelompok rentan seperti anak sekolah, balita, hingga ibu hamil.

“Program ini sangat strategis. Karena itu, kualitas dan keamanan makanan harus menjadi prioritas utama agar kepercayaan publik terhadap program MBG tetap terjaga,” pungkasnya.