BGN Warning 140 SPPG di Purwakarta: Limbah Harus Terkendali atau Operasional Disetop

Jurnalis: Deni Aping

Kabar Baru, Purwakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Pemerintah Kabupaten Purwakarta memperkuat sinergi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus mendorong pengelolaan limbah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar memiliki nilai ekonomi. Komitmen tersebut mengemuka dalam diskusi dan pengarahan yang digelar di Bale Sawala Yudistira, Kompleks Pemkab Purwakarta, Kamis (27/2).

Kegiatan dihadiri Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya, S.I.K., Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein, unsur Forkopimda, para kepala perangkat daerah, camat dan kepala desa, kepala SPPG, kepala sekolah SD, SMP, SMA/MA se-Kabupaten Purwakarta, serta para mitra SPPG.

Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya, menegaskan bahwa keberadaan 140 SPPG yang telah beroperasi di Purwakarta tidak boleh menimbulkan persoalan lingkungan.

“SPPG jangan sampai memunculkan isu lingkungan. Tidak boleh ada air limbah yang keluar dalam kondisi berwarna dan berbau. Jika ditemukan, harus segera ditegur dan dilaporkan untuk diperiksa, termasuk fungsi IPAL-nya,” ujar Sony.

Ia menekankan, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang berfungsi baik menjadi syarat mutlak operasional. Selain itu, setiap SPPG wajib mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari Dinas Kesehatan.

Menurutnya, apabila dalam 30 hari sejak operasional SPPG belum mendaftarkan diri untuk memperoleh SLHS, maka operasional harus dihentikan sementara hingga seluruh persyaratan terpenuhi.

“Salah satu syarat terbitnya SLHS adalah IPAL yang layak dan berfungsi. Kalau ada IPAL tetapi tidak berjalan sebagaimana mestinya, sertifikat tidak akan terbit,” tegasnya.

Sony juga mengingatkan seluruh kepala SPPG untuk menegakkan standar operasional prosedur (SOP) secara disiplin guna mencegah kejadian luar biasa seperti dugaan keracunan makanan.

“Potensi kejadian itu bisa saja terjadi jika SOP dilanggar. Bahan makanan yang diterima harus dicek kelayakan dan kesegarannya. Jika seluruh SOP dilaksanakan dengan benar, insyaallah kejadian serupa tidak akan terulang,” katanya.

Selain aspek pengawasan, Sony menyoroti besarnya potensi ekonomi dari pengelolaan sisa makanan (food waste) dan limbah minyak jelantah SPPG. Sisa makanan, kata dia, dapat diolah menjadi pupuk organik cair, pakan ternak, hingga bahan budidaya maggot.

“Budidaya maggot bisa menekan biaya pakan ikan hingga sekitar 30 persen. Maggot menghabiskan sampah organik, sementara hasilnya bermanfaat untuk pakan ternak dan pupuk premium,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, satu SPPG dapat menghasilkan sekitar 500 liter minyak jelantah per bulan. Jika tidak dikelola dengan baik, limbah tersebut berpotensi mencemari lingkungan.

“Jelantah ini merupakan potensi ekonomi. Bisa dikelola BUMDes atau perusahaan daerah agar tidak mencemari sungai dan parit. Pengelolaan ini perlu orkestrasi lintas dinas, tidak hanya menjadi tugas Dinas Lingkungan Hidup,” tambahnya.

Sony bahkan mendorong agar pengelolaan food waste diperluas hingga restoran, hotel, dan masyarakat umum, sehingga ekosistem pengelolaan sampah organik dapat terintegrasi dan bernilai tambah.

Sementara itu, Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein menyatakan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperketat pengawasan dan pembinaan terhadap SPPG guna meminimalisir isu kesehatan maupun sanitasi.

“Ketika muncul isu sekecil apa pun, langsung kami kumpulkan ahli gizi dan kepala SPPG untuk evaluasi. Kami juga rutin menggelar pelatihan bagi penjamah makanan agar sanitasi dan kebersihan benar-benar terjaga,” ujarnya.

Ia menegaskan, program MBG melalui kehadiran SPPG di Purwakarta bukan hanya bertujuan meningkatkan asupan gizi anak-anak, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi lokal.

“Kami ingin seluruh kebutuhan SPPG dipenuhi dari hasil pertanian dan peternakan lokal. Jangan sampai uang yang masuk justru keluar kembali. Harus berputar di Purwakarta agar ekonomi tumbuh,” katanya.

Bupati menyebutkan, sektor pertanian saat ini menjadi salah satu dari tiga besar penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Purwakarta yang tumbuh 5,26 persen. Melalui optimalisasi program MBG dan pelibatan petani serta peternak lokal, kontribusi sektor tersebut diharapkan meningkat pada tahun mendatang.

Diskusi tersebut diharapkan menjadi langkah konkret memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan program MBG berjalan optimal, berkelanjutan, serta memberi dampak ganda peningkatan gizi anak dan pertumbuhan ekonomi daerah.***