Berita

 Network

 Partner

Follow Kabarbaru

Get it on Google play store
Download on the Apple app store

Komisi II DPRD Sumenep Dorong Penarikan PAD Gunakan QRIS

Cerdaas
Rapat Dengar Pendapat Komisi II dengan PMII Sumenep (Foto: Istimewa).

Jurnalis:

Kabar Baru, Sumenep – Komisi II DPRD Sumenep menyatakan dukungan penuh terhadap gagasan digitalisasi penarikan pendapatan asli daerah (PAD) melalui sistem Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

Dukungan itu disampaikan usai menerima audiensi dari PC PMII Sumenep di kantor DPRD, Selasa (3/2).

Ketua Komisi II DPRD Sumenep Faisal Muhlis menilai, pemanfaatan QRIS merupakan langkah strategis untuk menekan potensi kebocoran PAD, khususnya di sektor pariwisata dan UMKM.

Menurutnya, di tengah perkembangan dunia usaha yang semakin digital, sistem pembayaran non-tunai sudah menjadi kebutuhan.

“Kami sepakat dengan gagasan ini karena dinilai efektif untuk meminimalisir kebocoran PAD, utamanya di destinasi wisata,” ujarnya.

Namun demikian, Faisal menegaskan penerapan QRIS harus dilakukan secara bertahap dan terencana.

Selain menyiapkan regulasi dan anggaran, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) juga perlu diperhatikan agar sistem berjalan optimal dan aman dari risiko serangan digital.

Ia mengakui, belum semua masyarakat terbiasa menggunakan dompet digital. Karena itu, diperlukan skema transisi agar penerapan QRIS tidak menghambat aktivitas ekonomi.

Salah satu opsi yang dikaji yakni pengelola destinasi wisata menyediakan saldo khusus, sehingga pembayaran tunai dari pengunjung dapat langsung dikonversi menjadi transaksi non-tunai.

“OPD dan pihak perbankan harus sama-sama mempersiapkan kebijakan, anggaran, serta SDM yang kompeten. Ini tidak bisa instan, harus dirancang matang,” tegasnya.

Sementara itu, dalam audiensi tersebut PC PMII Sumenep menyoroti masih lemahnya sistem pencatatan transaksi yang dinilai berdampak pada optimalisasi PAD.

Mereka mengusulkan agar pemerintah daerah memaksimalkan penggunaan QRIS, termasuk melalui peran Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar sebagai BUMD penyedia layanan transaksi digital.

Komisi II berharap, melalui digitalisasi sistem pembayaran, potensi PAD Kabupaten Sumenep dapat tergali lebih maksimal dan transparan, seiring pertumbuhan sektor UMKM dan pariwisata dalam beberapa tahun terakhir.

Kabarbaru Network

About Our Kabarbaru.co

Kabarbaru.co menyajikan berita aktual dan inspiratif dari sudut pandang berbaik sangka serta terverifikasi dari sumber yang tepat.

Follow Kabarbaru

Get it on Google play store
Download on the Apple app store