Wabup Sumenep Dorong ASN Jalankan Program Kerja Berorientasi Hasil

Jurnalis: Rifan Anshory
Kabar Baru, Sumenep – Wakil Bupati Sumenep KH. Imam Hasyim menekankan pentingnya seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk menyusun dan melaksanakan program kerja yang terukur, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Wabup KH. Imam Hasyim saat memimpin Apel Gabungan di halaman Kantor Bupati Sumenep, Senin (05/01/2026).
Menurutnya, setiap program pembangunan harus dirancang secara matang agar tidak hanya berorientasi pada proses dan penyerapan anggaran, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pembangunan daerah.
“Perencanaan dan pelaksanaan program kerja merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil,” ujarnya.
Wabup mengingatkan agar pimpinan perangkat daerah dan seluruh ASN tidak sekadar mengejar realisasi anggaran, melainkan memastikan bahwa setiap program yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Setiap program kerja harus memiliki indikator yang jelas, target yang terukur, serta hasil yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” terangnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wabup KH. Imam Hasyim juga menyinggung capaian serapan anggaran APBD 2025. Berdasarkan laporan realisasi, pendapatan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), tercatat melampaui target hingga 109,18 persen.
“Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2024, pendapatan tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 15,9 persen atau sekitar Rp48,4 miliar. Sementara pada sisi belanja, realisasi belanja daerah tahun anggaran 2025 mencapai 88,30 persen atau sekitar Rp2,38 triliun,” jelasnya.
Ia menegaskan, perangkat daerah perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program kerja guna mengukur capaian kinerja, mengidentifikasi kendala di lapangan, serta melakukan perbaikan atau penyesuaian kebijakan apabila diperlukan.
“Evaluasi bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan program berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” pungkasnya.
Insight NTB
Daily Nusantara
Suara Time
Kabar Tren
Portal Demokrasi
IDN Vox
Lens IDN
Seedbacklink

