Kepuasan Publik Anjlok, Rocky Gerung Sarankan Prabowo Buang Menteri Tak Kompeten

Jurnalis: Khotibul Umam

Kabar Baru, Jakarta – Isu perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih kembali mencuat ke publik.

Pengamat politik Rocky Gerung memprediksi Presiden Prabowo Subianto akan merombak jajaran menterinya dalam waktu dekat demi menyelamatkan efektivitas pemerintahan.

Rocky menilai Prabowo perlu menggelar evaluasi besar-besaran menyusul merosotnya tingkat kepuasan publik.

Berdasarkan survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah anjlok drastis dari 81 persen pada November 2025 menjadi 51,1 persen pada Juli 2026.

SMRC mencatat penurunan ini terjadi akibat pemburukan persepsi publik di bidang ekonomi, politik, dan penegakan hukum.

“Saya kira minggu depan bakal ada overhaul habis-habisan. Ada pembersihan yang lebih radikal, tapi mungkin dicicil sampai Oktober,” ujar Rocky dalam sebuah podcast di YouTube dan dikutip Jurnalis Kabarbaru di Jakarta, Minggu (02/08/2026).

Rocky membantah anggapan yang menyebut Prabowo ragu mengganti pejabat kunci di kepolisian, TNI, maupun kejaksaan.

Menurutnya, komitmen politik tidak boleh bersifat permanen jika pejabat terkait gagal menunjukkan kapasitas setelah dua tahun berjalan. Ia meyakini Prabowo mampu memimpin hingga 2029 asalkan berani mengambil langkah tegas.

“Dia pasti sampai (akhir masa jabatan) kalau dia lakukan radical break. Ganti semua. Kalau enggak diganti, minggu depan juga enggak sampai,” tegas Rocky.

Evaluasi Menteri Bermasalah

Wacana perombakan kabinet ini mendapat sambutan positif dari Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno.

Ia menilai momentum menjelang dua tahun pemerintahan sangat tepat untuk mendepak menteri yang berkinerja rendah, kerap memicu kegaduhan, atau terseret isu hukum.

“Bagus kalau isu betul jadi kenyataan. Karena memang banyak kinerja menteri tak perform, tak jelas kinerjanya apa, termasuk menteri yang blunder,” kata Adi.

Adi menyebut tiga sektor utama yang perlu menjadi sasaran evaluasi Presiden, Sektor Ekonomi: Kementerian yang menangani persoalan ekonomi secara langsung karena menjadi sorotan utama publik. Internal Kementerian: Kementerian yang kerap memicu kegaduhan publik akibat konflik internal seperti masalah mutasi jabatan. Isu Hukum: Kementerian yang namanya terseret indikasi kasus hukum karena berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat.

Adi menambahkan, kepuasan publik terhadap figur personal Prabowo sebenarnya masih tinggi. Namun, rapor merah sejumlah menteri mengancam reputasi keseluruhan pemerintah.

Respon Dari Istana

Di sisi lain, pihak Istana membantah kabar mengenai rencana reshuffle dalam waktu dekat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Presiden Prabowo belum menggelar diskusi khusus terkait pergantian menteri.

“Terus terang kita belum, Bapak Presiden juga belum berdiskusi mengenai rencana adanya pergantian atau reshuffle kabinet,” ujar Prasetyo.

Meski begitu, Prasetyo tidak menampik kemungkinan adanya pengisian jabatan untuk posisi yang saat ini kosong.

Beberapa posisi tersebut antara lain kursi Wakil Menteri Pertanian yang ditinggalkan Sudaryono, serta posisi Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan pascamundurnya Silmy Karim.