Konflik Warga Torete dan Perusahaan Tambang Nikel Dipastikan Fakta, Bukan Hoaks

Jurnalis: Zulfikar Rasyid

Kabar Baru, Morowali – Pemerintah Desa Torete dan Desa Buleleng, Kabupaten Morowali, menggelar konferensi pers terkait isu yang beredar di media sosial mengenai dugaan perpecahan dan potensi konflik antar warga kedua desa. Langkah tersebut di ambil menyusul maraknya informasi yang menyebutkan adanya konflik horizontal di tengah masyarakat.

Namun hingga kini, tidak diketahui secara jelas sumber informasi maupun pihak yang menyebarkan kabar tersebut. Informasi itu justru menimbulkan tanda tanya di kalangan warga Torete, yang saat ini tengah berhadapan dengan konflik agraria melawan perusahaan tambang nikel dan rencana pembangunan kawasan industri.

Warga Tegaskan Tidak Ada Konflik Antar Desa

Rina Maharadja, warga Desa Torete sekaligus Pembina Aliansi Masyarakat Torete Bersatu (AMTB), menegaskan bahwa konflik yang terjadi bukanlah konflik antar warga Desa Torete dan Desa Buleleng.

“Sejak awal sampai sekarang, tidak pernah ada konflik antar warga dua desa. Yang ada adalah konflik antara warga Torete dengan perusahaan tambang terkait hak atas lahan,” ujar Rina kepada wartawan, Senin (12/1/2026).

Ia mengaku tidak memahami secara pasti motif di balik konferensi pers yang dilakukan kepala desa dan ketua BPD kedua desa, yang informasinya tersebar melalui grup WhatsApp Forum Diskusi dan Informasi.

Dugaan Upaya Meredam Konflik Agraria

Rina mempertanyakan apakah langkah tersebut merupakan bagian dari skenario tertentu untuk meredam persoalan utama konflik agraria yang muncul akibat masifnya investasi pertambangan di wilayah Torete. Menurutnya, konflik antara warga dan perusahaan hingga kini belum terselesaikan dan bahkan telah menimbulkan korban.

Hingga saat ini, setidaknya empat warga Torete di laporkan harus berurusan dengan hukum dan mendekam di balik jeruji besi akibat konflik dengan perusahaan tambang PT Teknik Alum Service (TAS) dan PT Raihan Catur Putra (RCP). Dari jumlah tersebut, terdapat aktivis lingkungan dan seorang jurnalis lokal yang turut menjadi korban.

Di tengah konflik yang belum mereda, warga kembali di hadapkan pada informasi adanya rencana jual beli lahan mangrove yang di kemas dalam bentuk tali asih atau kompensasi oleh PT TAS. Informasi tersebut mencuat setelah beredarnya dokumentasi surat yang di peroleh warga.

Rina menjelaskan, surat tersebut di tandatangani oleh perwakilan PT TAS, Ir. Agus Riyanto, ST, dan di tujukan kepada Kepala Desa Torete, Amrin S, serta Ketua BPD Torete, Baharudin.

Permintaan Data dari Perusahaan

Dalam surat tersebut, perusahaan meminta dua hal kepada pemerintah desa. Pertama, daftar nama penerima sah tali asih atau kompensasi lahan mangrove. Kedua, berita acara kesepakatan antara pemerintah desa dan masyarakat penerima kompensasi tersebut.

Permintaan ini menambah kekhawatiran warga, mengingat konflik lahan dan lingkungan di wilayah Torete masih berlangsung.

Rina menegaskan, masyarakat Torete pada dasarnya tidak menolak investasi. Namun ia berharap kehadiran investasi benar-benar memberikan manfaat, bukan justru menimbulkan konflik berkepanjangan.

“Kami tidak anti-investasi. Kami hanya ingin investasi membawa berkah, bukan petaka. Faktanya, investasi yang masuk ke Torete justru menjadi sumber konflik. Apakah ini tujuan dari pembangunan?” pungkasnya