Mahasiswa Desak KPK Dalami Dugaan Gratifikasi yang Menyeret Nama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni

Jurnalis: Zulfikar Rasyid

Kabar Baru, Jakarta – Gelombang desakan terhadap penuntasan kasus korupsi di sektor kehutanan kembali menguat. Sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Hukum Indonesia Peduli Keadilan menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, Jakarta, Jumat (10/7/2026).

Massa menuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendalami dugaan gratifikasi yang menyeret nama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

Dugaan tersebut mencuat dalam pusaran perkara yang berkaitan dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) nonaktif, Suhardiman Amby.

Mahasiswa menilai, keterbukaan informasi dan penegakan hukum yang objektif sangat diperlukan untuk menyelesaikan polemik ini secara klir.

Koordinator Aliansi Mahasiswa Hukum Indonesia Peduli Keadilan, Ahmad Fauzi, menegaskan bahwa klaim atau penjelasan mengenai pengembalian amplop berisi uang yang sempat disampaikan ke ruang publik tidak boleh menafikan proses hukum formal.

Menurutnya, hal tersebut wajib diuji secara materiil oleh lembaga antirasuah melalui penyelidikan yang transparan dan profesional.

“Kami menegaskan bahwa secara kajian hukum, pengembalian uang atau aset yang diduga berasal dari tindak pidana tidak secara otomatis menghapus unsur pidananya. Apabila ditemukan bukti yang memenuhi ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, KPK harus berani menindaklanjutinya. Proses hukum ini harus dibuktikan di atas meja peradilan, bukan sekadar klarifikasi sepihak,” ujar Ahmad Fauzi pada jurnalis kabarbaru.co di Jakarta.

Selain berorasi secara damai, aliansi mahasiswa hukum ini mendesak penyidik KPK agar tidak berhenti pada level pelaku lapangan atau figur yang saat ini telah diproses hukum.

Lembaga independen tersebut diminta melacak secara terperinci seluruh pihak yang diduga mengetahui, menerima, ataupun terlibat dalam rangkaian peristiwa kakap di Kuansing tersebut.

Fauzi menambahkan, konsistensi penegakan hukum tanpa pandang bulu menjadi satu-satunya indikator utama untuk memulihkan sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap agenda pemberantasan korupsi di Indonesia.

Aksi yang berjalan tertib di depan gerbang Kementerian Kehutanan tersebut diakhiri dengan penyerahan pernyataan sikap tertulis dari para demonstran kepada perwakilan instansi terkait.