Obat Viral dan Swamedikasi, Ancaman Baru Kesehatan Masyarakat Indonesia

Editor: Bahiyyah Azzahra

Kabar Baru, Opini – Fenomena penggunaan obat di Indonesia mengalami perubahan signifikan seiring perkembangan teknologi digital dan meningkatnya akses masyarakat terhadap berbagai informasi kesehatan. Di satu sisi, kemudahan memperoleh informasi dinilai mampu meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mengelola kesehatan. Namun di sisi lain, kondisi tersebut juga memunculkan berbagai persoalan baru yang berpotensi mengancam rasionalitas penggunaan obat.

Sebuah kajian ilmiah yang menggunakan pendekatan narrative review dengan analisis kritis menyoroti fenomena penggunaan obat di Indonesia dari berbagai dimensi, mulai dari aspek klinis, sosial, ekonomi, hingga pengaruh media digital. Kajian tersebut mengangkat pertanyaan mendasar mengenai apakah masyarakat Indonesia semakin mandiri dalam penggunaan obat atau justru sedang menghadapi krisis rasionalitas dalam pengobatan.

Penelitian memanfaatkan berbagai sumber data sekunder yang berasal dari literatur ilmiah internasional, laporan resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta publikasi dari organisasi kesehatan dunia atau WHO. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai perilaku penggunaan obat di Indonesia dalam konteks yang lebih luas.

Hasil kajian menunjukkan bahwa praktik swamedikasi masih menjadi fenomena dominan di Indonesia. Data nasional menunjukkan sekitar 79,74 persen masyarakat Indonesia melakukan swamedikasi sebagai langkah awal ketika mengalami keluhan kesehatan. Tingginya angka tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar keputusan penggunaan obat dilakukan tanpa pengawasan langsung tenaga kesehatan.

Fenomena swamedikasi tidak dapat dipahami semata sebagai bentuk kemandirian masyarakat. Dalam banyak kasus, praktik tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan akses layanan kesehatan, biaya pengobatan yang dianggap tinggi, serta pengalaman pribadi maupun rekomendasi keluarga yang lebih dipercaya dibandingkan pertimbangan ilmiah.

Kajian tersebut menegaskan bahwa tingginya praktik swamedikasi di Indonesia juga mencerminkan bentuk adaptasi masyarakat terhadap keterbatasan sistem pelayanan kesehatan. Dengan kata lain, swamedikasi bukan hanya hasil pilihan rasional individu, tetapi juga konsekuensi dari berbagai hambatan struktural yang masih dihadapi sistem kesehatan formal.

Selain swamedikasi, penggunaan antibiotik tanpa resep masih menjadi persoalan serius dalam praktik kefarmasian nasional. Meskipun regulasi mengenai penggunaan antibiotik telah tersedia, implementasi di lapangan dinilai belum berjalan optimal. Kajian mencatat sekitar 60–70 persen apotek masih melayani pembelian antibiotik tanpa resep, sementara lebih dari 60 persen masyarakat pernah menggunakan antibiotik tanpa konsultasi medis.

Lemahnya pengawasan serta adanya kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan menjadi faktor utama yang menyebabkan penggunaan antibiotik tidak rasional masih terus terjadi. Kondisi tersebut diperparah dengan perubahan fungsi sebagian apotek yang tidak lagi berfokus sepenuhnya pada pelayanan kefarmasian, melainkan turut dipengaruhi oleh orientasi bisnis dan permintaan pasar.

Dampak dari penggunaan antibiotik tanpa resep tidak dapat dianggap sepele. Praktik tersebut berpotensi meningkatkan resistensi antibiotik, menyebabkan kegagalan terapi klinis, serta menambah beban biaya kesehatan dalam jangka panjang. Karena itu, penggunaan antibiotik secara tepat dan sesuai indikasi medis menjadi salah satu tantangan besar yang masih dihadapi sektor kesehatan Indonesia.

Di tengah perkembangan teknologi digital, muncul pula fenomena yang dikenal sebagai “obat viral”. Popularitas suatu obat atau suplemen kini tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh rekomendasi tenaga kesehatan, melainkan sering kali dipengaruhi oleh tren media sosial, ulasan influencer, dan konten digital yang beredar luas di internet.

Kajian menunjukkan bahwa media sosial telah mengubah pola distribusi informasi kesehatan secara fundamental. Algoritma platform digital cenderung memprioritaskan konten yang viral dibandingkan informasi yang memiliki dasar ilmiah kuat. Akibatnya, masyarakat sering kali memperoleh informasi kesehatan yang telah disederhanakan secara berlebihan tanpa mempertimbangkan kondisi klinis masing-masing individu.

Fenomena tersebut melahirkan kondisi yang disebut sebagai pseudo-health literacy, yaitu situasi ketika seseorang merasa memiliki pengetahuan kesehatan yang cukup, padahal pemahaman yang dimiliki hanya sebagian dan tidak didukung konteks ilmiah yang memadai. Kondisi ini berisiko meningkatkan praktik penggunaan obat yang tidak rasional dalam skala yang lebih luas.

Lebih jauh, penelitian menilai bahwa persoalan penggunaan obat di Indonesia merupakan hasil interaksi berbagai faktor struktural, mulai dari literasi kesehatan yang belum merata, sistem pelayanan kesehatan yang belum optimal, lemahnya implementasi regulasi, hingga disrupsi digital yang berkembang tanpa mekanisme pengendalian yang memadai.

Berdasarkan temuan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa Indonesia sedang menghadapi fenomena system-driven irrational drug use, yaitu kondisi ketika perilaku penggunaan obat yang tidak rasional tidak semata-mata disebabkan oleh individu, melainkan dibentuk oleh sistem yang belum ideal. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif melalui penguatan layanan kesehatan, peningkatan efektivitas regulasi, pengendalian informasi kesehatan di ruang digital, serta transformasi peran farmasis sebagai edukator kesehatan, komunikator digital, dan kontributor kebijakan guna menciptakan ekosistem penggunaan obat yang lebih aman, rasional, dan berkelanjutan.

Penulis : Anis Laila Syakilah, Mahasiswa Farmasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta