OSIS NTB Minta Inspektorat Bima Audit SLB Fiktif

20/03/2025 - 01:37
|
Subscribe

Tampak banunan SLB tidak ada aktivitas belajar (foto: Istimewa).

KABAR BARU.CO/ Mataram – Ketua Dewan Perwakilan Daerah Organisasi Siswa Intra Sekolah (DPD OSIS) NTB, Aldin dorong penegakan hukum pada dugaan penyelewengan Bantuan Operasinal Sekolah (BOS) salah satu SLB fiktif di Kabupaten Bima.

Sebelumnya di kutip dari Sumbawa Post.com, bahwa anggota DPRD NTB Muhammad Aminurlah, mengungkapkan temuan mengejutkan terkait dugaan Sekolah Luar Biasa (SLB) fiktif di Kabupaten Bima. SLB yang berinisial BB dan berlokasi di Kecamatan Ambalawi ini diduga tidak menjalankan aktivitas belajar mengajar, meskipun telah menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP) setiap tahunnya.

Oleh kerena itu, Aldin selaku Ketua DPD OSIS NTB, meminta para pihak terkait agar segera melakukan investigasi dan jangan berdiam diri.

Aldin mengatakan, dengan adanya temuan tersebut ia menduga ada konspirasi yang disusun secara matang oleh yayasan atau sekolah penerima bantun Bantuan Operasional Sekolah tersebut.

Aldin yang merupakan pemuda Ambalawi ini mengungkapkan, berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menunjukkan bahwa SLB ini dipimpin oleh Kepala Sekolah AR, dengan jumlah siswa sebanyak 29 orang dan jumlah guru delapan orang.

Namun SLB yang berdiri sejak 2018, berdasarkan informasi yang beredar, tidak ada kegiatan pembelajaran yang berlangsung. Namun, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP) tetap mengalir setiap tahunnya.

Beersarkan data di tahun 2024 SLB ini menerima dana BOS sebesar Rp 229 juta Ungkap Aldin kepada media.

Berdasarkan data itu Aldin meminta agar pihak terkait segera melakukan audit terhadap SLB tersebut.

” Saya berharap pihak terkait, yang memiliki wewenang agar menindaklanjuti apa yang menjadi temuan. Inspektorat agar melalukan audit terhadap karugian negara, dan Dikbudpora Kab. Bima memberikan klarifikasi terkait SLB fiktif yang meneriman BOS tanpa ada aktivitas,” tutur Aldin.

Tidak hanya itu, Aldin menyampaikan. Jika Inspektorat Kabupaten Bima tidak mampu melakukan audit terhadap hal ini maka pihaknya akan melaporkan secara resmi penyelewengan BOS di Kabupaten Bima.

“Saya menunggu Inspektorat dan Dikbudpora memberikan angin segar terhadap hal ini, namun jika tidak bisa akan saya coba lakukan upaya hukum terhadap konspirasi ini,” tutup Aldin.