MPPK Minta Pemerintah Batalkan Izin EUA Novavax

Jurnalis: Sri Hartutik Sandora

KABARBARU, JAKARTA– Mahasiswa dan Pemuda Pemerhati Kesehatan (MPPK) Indonesia meminta pemerintah serta lembaga legislatif DPR RI untuk membatalkan izin EUA Novavax.

Penanggung Jawab Aksi, Awaludin mengatakan, Covid-19 masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat Indonesia.

Hal ini tentu menjadi momok bagi sendi-sendi kehidupan pada segala aspek utama seperti sektor kesehatan dan ekonomi.

“Hingga saat ini saya melihat bahwa Pemerintah Indonesia terus berupaya agar virus covid-19 ini memutus mata rantai penyebarannya dengan melakukan vaksinasi bagi seluruh masyarakat Indonesia,”kata Awal, Rabu (3/11/2021).

Ia menjelaskan, proses vaksinasi hingga saat ini terus melibatkan berbagai elemen bangsa yang ada dari pemerintah hingga ke lembaga-lembaga kepemudaan yang berada di Indonesia.

“Namun pertanggal 1 november 2021, masyarakat Indonesia dikagetkan dengan adanya informasi dari salah satu perusahaan Amerika Serikat yang bergerak di bidang vaksin yakni Novavax yang menyebutkan bahwa jenis vaksin ini telah mendapatkan Emergency Use Authoriziation dari BPOM Republik Indonesia,”jelasnya.

Lanjutnya, yang menjadi pertanyaan besar adalah dimana negara asalnya sendiri di Amerika Serikat perizinan darurat vaksin tersebut masih tertunda dan masih berdialog dengan FDA AS.

“Dengan dasar argumentasi inilah bahwa Novavax belum mendapatkan EUA di Amerika Serikat. Maka kami dari Mahasiswa Pemuda Pemerhati Kesehatan ” MPPK ” dengan ini menganggap BPOM telah melakukan kekeliruan terkait bentuk perizinan yang diberikan kepada Novavax tersebut,”ujarnya.

Oleh karena itu, kami kemudian melayangkan tuntutan terkait Novavax yang mendapatkan EUA yakni. Pertama, Mempertanyakan keputusan BPOM terkait EUA terhadap Novavax dan meminta kepada Kepala BPOM untuk di copot.

Kedua, mendeksak kepada BPOM untuk tidak mengeluarkan izin EUA terhadap semua vaksin covid 19 khususnya Novavak sebelum ada izin EAU dari negara yang membuat vaksin novavak.

Ketiga, meminta kepada menteri kesehatan untuk membatalkan penggunaan vaksin novavax yang akan di datangkan ke Indonesia.

Keempat, meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk memanggil Menteri Kesehatan dan juga Kepala BPOM terkait perizinan vaksin Novavax di Indonesia.

Dan yang terakhir, meminta kepada DPR RI untuk memberikan sangsi kepada menteri kesehatan dan kepala BPOM terkait pengadaan vaksin novavak dan izin eua vaksin novavak.

“Lima tuntutan ini menjadi bagian dari aspirasi rakyat Indonesia dan berharap Presiden Joko Widodo dan DPR RI untuk melakukan evaluasi kepada lembaga – lembaga terkait, terutama BPOM dan Kementerian kesehatan RI,”pungkasnya.