KPK Gandeng Formad DKI Jakarta Untuk Sosialisasikan Program Antikorupsi

04/04/2023 - 12:49
|
Subscribe

Kabar Baru, Jakarta – Tindak Pidana Korupsi (TPK) menyeret para penyelenggara negara, tidak hanya di pusat namun sampai ke tingkat daerah. Berdasarkan data KPK, 19 TPK ditemukan di provinsi Jawa Timur per Tahun 2022.

Angka ini menempatkan Jawa Timur sebagai provinsi dengan TPK tertinggi pada tahun tersebut.

Hal ini dikemukakan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron dalam audiensi dengan Forum Mahasiswa Madura (Formad) DKI Jakarta di Kuningan Jakarta Pusat.

Ghufron kemudian menyoroti salah satu kasus korupsi yang terjadi di wilayah Jawa Timur yang baru saja terjadi, dimana TPK tersebut melibatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD) Provinsi Jawa Timur.

“(Kasus) Bansos DPRD Jawa Timur tentunya menjadi pukulan bagi segenap elemen di Madura. Dari Rp7,6 triliun dana bansos tahun 2019-2022, 85% dana bansos-nya ada di Madura,” ujar Ghufron.

Untuk memberantas korupsi khususnya di tingkat daerah, dibutuhkan peran serta masyarakat yang dapat memantau penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah, serta berpartisipasi dalam sosialisasi antikorupsi.

Dan mahasiswa baik secara individu maupun yang tergabung dalam forum dapat berkontribusi dalam upaya tersebut.

“Teman-teman bisa membantu inisiasi desa antikorupsi di Madura, bisa juga akses program-program partisipasi masyarakat, seperti pembuatan film dan puisi antikorupsi. Akan lebih baik jika berbasis local wisdom,” pesan Ghufron.

Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Kumbul Kusdwidjanto juga menjelaskan bahwa KPK memiliki direktorat pembinaan peran serta masyarakat yang berada di bawah naungan Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat.

Direktorat ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat yang mau membantu dalam pemberantasan korupsi.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Direktorat Peran Serta Masyarakat memiliki beberapa program. Program-program tersebut terbuka aksesnya bagi masyarakat.

Seperti bimbingan teknis bagi tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan elemen masyarakat lainnya, lalu ada juga program pemuda dan LSM, serta desa antikorupsi.

“Korupsi ini pilihan, sekarang tidak korupsi belum tentu nanti. Oleh karena itu sangat penting memiliki integritas. Kita turun ke wilayah untuk mensosialisasikan integritas dan upaya antikorupsi,” ujar Kumbul.

Faris selaku Ketua Forum Mahasiswa Madura (Formad) DKI Jakarta, mengucapkan rasa terimakasih kepada KPK yang telah menerima anggota Formad untuk melakukan audiensi.

Mewakili anggotanya, ia berharap dapat berpartisipasi dalam program-program KPK ke depannya.

“Kami siap untuk berpartisipasi sesuai kapasitas kami. Kami akan membantu sosialisasi ke masyarakat atau akademisi dan membuat ruang diskusi yang melibatkan seluruh elemen masyarakat,” ucap Faris.

Audiensi ini dihadiri juga oleh Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) Kartika Handaruningrum.

Sebagai informasi, untuk mengetahui lebih lengkap tentang statistik KPK terkait TPK per wilayah, kunjungi tautan berikut:https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-wilayah