Insight NTB
Suara Time
Lens IDN
Daily Jogja
Jalan Rakyat
Idealita News
AYO Nusantara
Radar Baru
Seedbacklink
KOWANI di Ujung Krisis, Desakan KLB Menguat
- 16/04/2026 - 16:55
- |
- Subscribe
Jurnalis: Arif Muhammad
Kabar Baru, Jakarta — Konflik internal yang berlarut menempatkan Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) di titik genting. Organisasi perempuan tertua di Indonesia itu kini menghadapi pilihan krusial: memulihkan tata kelola atau kehilangan legitimasi kelembagaan.
Sejumlah Dewan Pimpinan terpilih hasil Kongres 2024 menyatakan sikap tegas. Mereka mendorong penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) sebagai satu-satunya mekanisme konstitusional untuk mengakhiri polemik yang kian meruncing.
Pemicunya adalah rangkaian kebijakan yang dinilai melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), termasuk pemberhentian sepihak terhadap 19 Dewan Pimpinan oleh Ketua Umum periode 2024–2028. Dalam prinsip organisasi yang kolektif kolegial, Dewan Pimpinan hasil kongres tidak dapat diberhentikan secara sepihak.
Selain itu, mencuat dugaan maladministrasi, ketidaktransparanan keuangan, serta pengelolaan aset yang tidak akuntabel. Kondisi ini dinilai tidak hanya melanggar aturan organisasi, tetapi juga mencederai nilai dasar perjuangan perempuan yang menjunjung kesetaraan, keadilan, dan integritas kepemimpinan.
Upaya penyelesaian melalui mediasi yang difasilitasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) telah dilakukan lima kali tanpa hasil. Kegagalan itu disebut dipicu ketidakhadiran Ketua Umum dalam forum mediasi tanpa penjelasan, yang dinilai mengabaikan mekanisme dialog resmi.
“Kami melihat ini bukan sekadar konflik internal, tetapi krisis tata kelola yang serius. Ketika mekanisme organisasi diabaikan dan forum mediasi negara tidak dihormati, maka yang dipertaruhkan adalah kredibilitas KOWANI sebagai representasi gerakan perempuan Indonesia,” ujar perwakilan Dewan Pimpinan.
Dukungan terhadap KLB kini menguat. Mayoritas organisasi anggota KOWANI disebut telah menyatakan sikap serupa, melihat KLB sebagai langkah strategis untuk mengembalikan arah organisasi.
Situasi ini kian ironis menjelang peringatan Hari Kartini. Momentum refleksi perjuangan perempuan justru dibayangi konflik internal yang menunjukkan kemunduran nilai kepemimpinan yang adil dan inklusif.
Dewan Pimpinan KOWANI bersama organisasi anggota mendesak pemerintah, khususnya KPPPA, mengambil langkah tegas untuk memastikan terselenggaranya KLB. Tanpa intervensi yang tepat, KOWANI dinilai berisiko kehilangan peran strategisnya sebagai motor penggerak pemberdayaan perempuan di Indonesia.
