Gagal Berantas Judol, Pengamat Sebut Menkomdigi Meutya Hafid Layak Direshuffle

Jurnalis: Muhammad Oby

Kabarbaru, Jakarta – Kinerja pemberantasan judi online (judol) oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang dipimpin Meutya Hafid menuai kritik tajam.

Pengamat politik Farid Harja menilai upaya yang dilakukan selama ini belum menunjukkan hasil signifikan, bahkan cenderung tidak efektif dalam menekan laju penyebaran platform ilegal tersebut.

Iklan

Jasa Penerbitan Buku
Alfa Press Pustaka: Penerbit & Percetakan Buku ISBN
www.alfapresspustaka.com

Menurut Farid, langkah yang dominan berupa pemblokiran domain dinilai hanya bersifat reaktif dan tidak menyentuh akar persoalan.

Ia menyebut pola tersebut justru memperlihatkan lemahnya strategi jangka panjang pemerintah dalam menghadapi ekosistem judi online.

“Setiap hari domain diblokir, tetapi dalam waktu singkat muncul kembali dalam jumlah lebih besar. Ini bukan strategi yang kuat, melainkan respons sesaat terhadap tekanan situasi,” ujar Farid kepada Jurnalis Kabarbaru di Jakarta, Minggu (19/04/2026).

Ia menegaskan bahwa judi online saat ini telah berkembang menjadi kejahatan lintas negara yang kompleks, melibatkan jaringan internasional serta kepentingan ekonomi ilegal berskala besar.

Kondisi ini, kata dia, menuntut pendekatan yang lebih komprehensif dan terkoordinasi.

Farid juga menilai maraknya judi online menjadi indikator kegagalan negara dalam memberikan perlindungan optimal kepada masyarakat dari ancaman kejahatan digital terorganisir.

Padahal, Presiden Prabowo Subianto telah berulang kali menegaskan komitmen untuk memberantas praktik tersebut tanpa kompromi.

“Instruksi Presiden sudah sangat jelas: perang terhadap judi online harus dilakukan secara tegas. Namun setelah hampir satu tahun masa jabatan Menkomdigi, belum terlihat capaian yang benar-benar signifikan,” katanya.

Lebih lanjut, ia menyoroti minimnya upaya diplomasi digital dan kerja sama internasional dalam menangani persoalan ini.

Negara-negara yang kerap disebut sebagai basis operasional judi online, seperti Kamboja, dinilai belum disentuh secara maksimal melalui jalur bilateral maupun kerja sama intelijen siber.

“Belum terlihat langkah diplomasi yang agresif atau kerja sama lintas negara yang kuat. Negara seakan tertinggal dari para pelaku judi online yang bergerak lebih cepat dan terorganisir,” ujarnya.

Farid menambahkan, dampak sosial dari maraknya judi online semakin meluas, terutama bagi masyarakat kelas bawah dan generasi muda.

Ia mengingatkan bahwa jika situasi ini terus berlanjut tanpa perbaikan strategi, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah bisa semakin tergerus.

“Setiap hari masyarakat menjadi korban, keluarga terdampak, dan generasi muda terpapar. Jika negara tidak mampu hadir secara efektif, maka pejabat yang bertanggung jawab perlu dievaluasi secara serius,” pungkasnya.