Diduga Terlibat Korupsi BSPS Sumenep, KCI Desak Kejagung Tangkap Politisi PDIP, Abrari Abe

Jurnalis: Agung Wahyudi

Kabar Baru, Sumenep – Dugaan skandal aliran dana haram dalam kasus korupsi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep kini memicu reaksi keras dari organisasi kemasyarakatan berskala nasional. Komunitas Cinta Indonesia (KCI) secara terbuka mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk segera turun tangan melakukan supervisi ketat terhadap Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Langkah ini dinilai mendesak guna memeriksa dan menangkap anggota DPRD Jawa Timur Daerah Pemilihan Madura dari Fraksi PDI Perjuangan, Abrari atau yang akrab disapa Abe, setelah namanya secara benderang terseret dalam fakta persidangan kasus rasuah tersebut.

Keterlibatan aktor politik dalam pusaran korupsi ini terungkap melalui serangkaian kesaksian di ruang sidang, di mana muncul indikasi kuat mengenai adanya aliran dana yang mengalir ke kantong legislator banteng tersebut. Menanggapi temuan hukum itu, KCI menilai aparat penegak hukum memiliki kewajiban moral untuk menindaklanjuti setiap bukti yang muncul tanpa perlu menunda waktu.

Kasus dugaan korupsi BSPS Sumenep sendiri tercatat telah merampok keuangan negara dengan angka fantastis mencapai Rp26.876.402.300, yang semestinya menjadi hak bagi masyarakat miskin berpenghasilan rendah untuk mendapatkan hunian layak.

“Kami dari Komunitas Cinta Indonesia mendesak Jaksa Agung untuk segera memerintahkan Kejati Jatim menangkap politisi PDI Perjuangan, Abrari Abe, jika terbukti menikmati aliran dana haram dari program rumah swadaya tersebut. Sangat ironis dan keji ketika uang sebesar Rp26 miliar yang harusnya dipakai untuk bedah rumah wong cilik di Sumenep, diduga kuat justru mengalir ke kantong pejabat politik. Kejagung harus mengawasi kasus ini agar bersih dari segala bentuk intervensi maupun perlindungan kekuatan politik luar. Jangan biarkan ada oknum yang merasa kebal hukum hanya karena dia bagian dari partai besar,” tegas Ketua KCI, Moh. Aldy Maulana, dalam pernyataan resminya kepada jurnalis kabarbaru, Senin (13/07/2026).

Aldy Maulana mengingatkan bahwa korupsi terhadap program kesejahteraan rakyat miskin merupakan kejahatan luar biasa yang sangat mencederai rasa kemanusiaan. Oleh karena itu, KCI mendesak institusi penegak hukum untuk menjaga integritasnya dan membuktikan kepada publik bahwa hukum di Indonesia tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

Komunitas ini mengapresiasi langkah gerakan mahasiswa seperti KOPMA Jatim yang sebelumnya telah menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Kejagung Jakarta untuk menyuarakan tuntutan serupa demi transparansi penegakan hukum di wilayah Jawa Timur.

Melalui desakan publik yang semakin meluas ini, KCI memastikan akan terus mengawal perkembangan penyidikan kasus korupsi perumahan swadaya di Madura tersebut hingga tuntas ke akar-akarnya. Pihaknya meminta pihak kejaksaan tidak tebang pilih atau terkesan ragu-ragu dalam menyeret aktor-aktor intelektual yang diduga ikut berpesta di atas penderitaan masyarakat kecil Sumenep.

Publik kini menanti keberanian korps adhyaksa di bawah kendali pusat untuk menuntaskan komitmen pemberantasan mafia anggaran di sektor perumahan rakyat tanpa memandang latar belakang jabatan maupun warna bendera politik pelaku.