Dianggap Merugikan, Tim Wilyon Desak KPU Tolikara Transparan Soal Perubahan DPT

Jurnalis: Bahiyyah Azzahra

Kabar Baru, Nasional – Setelah KPU Kabupaten Tolikara menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada serentak 2024, tim pemenangan pasangan Willem Wandik dan Yotam Wonda, yang populer dikenal sebagai Wilyon, menyampaikan keberatan mereka terkait perubahan mencurigakan dalam data pemilih.

Mereka menyoroti adanya perbedaan signifikan antara DPT Pilkada yang digunakan tahun ini dan DPT yang digunakan untuk Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) pada 2024, meskipun ketiga pemilu ini dilaksanakan di tahun yang sama tanpa adanya proses pendataan ulang. Menurut tim Wilyon, perubahan DPT ini terjadi terutama di basis utama pendukung Wandik-Wonda, yang mereka nilai sangat merugikan dan berpotensi mengganggu proses demokrasi yang adil.

Menurut laporan dari tim Wilyon di lapangan, banyak pendukung mereka yang tercoret dari DPT atau dipindahkan ke wilayah lain tanpa pemberitahuan yang jelas. “Kami menemukan bahwa jumlah pemilih di beberapa wilayah pendukung utama kami tiba-tiba berkurang secara signifikan. Perubahan ini tidak hanya merugikan pasangan Wilyon, tetapi juga memengaruhi hak politik masyarakat Tolikara untuk memilih pemimpin yang mereka percayai,” ungkap salah satu perwakilan tim pemenangan Wilyon. Mereka menduga bahwa perubahan DPT ini tidak dilakukan secara transparan dan berpotensi menguntungkan pihak tertentu dalam Pilkada Tolikara yang akan dilaksanakan November mendatang.

Desakan Klarifikasi dari KPUD Tolikara

Menanggapi kondisi ini, tim Wilyon secara khusus meminta Sekretaris KPUD Tolikara, Beatrix Ibo, untuk segera memberikan penjelasan terkait perubahan DPT yang terjadi. Mereka menilai, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penetapan DPT, KPUD Tolikara harus menjamin bahwa proses verifikasi DPT dilakukan dengan transparan dan akurat. “Kami meminta Sekretaris KPUD Tolikara, Beatrix Ibo, untuk segera menjelaskan dasar dari perubahan DPT ini. Tanpa adanya penjelasan yang logis dan data yang terbuka, kami akan tetap berasumsi bahwa perubahan ini dilakukan dengan tendensi politik tertentu,” tambah juru bicara tim.

Perwakilan tim Wilyon juga mempertanyakan metode yang digunakan KPU Tolikara dalam proses penetapan DPT Pilkada ini. Mereka menuntut KPU untuk memastikan bahwa setiap perubahan data dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan menjunjung tinggi prinsip demokrasi yang transparan. Dalam pernyataan lanjutannya, tim pemenangan Wilyon mengungkapkan kekecewaan mereka atas ketidakjelasan dalam perubahan DPT yang justru mengurangi potensi suara di wilayah-wilayah pendukung setia pasangan Wandik-Wonda. Menurut mereka, perubahan yang tidak sesuai prosedur dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap integritas penyelenggara pemilu.

Tudingan Kepentingan Politik dan Dampaknya pada Proses Demokrasi

Tim Wilyon menilai bahwa perubahan DPT yang menguntungkan pihak tertentu dalam Pilkada Tolikara ini bisa saja berkaitan dengan kepentingan politik tersembunyi. Menurut mereka, jika tidak dijelaskan dengan transparan, tindakan KPU Tolikara ini bisa dianggap sebagai upaya untuk memenangkan pihak lain secara tidak adil. Mereka juga menyampaikan bahwa perubahan DPT di basis utama pendukung Wandik-Wonda berpotensi mempengaruhi hasil Pilkada secara keseluruhan, sehingga diperlukan audit independen terhadap proses pembaruan DPT.

Lebih jauh, tim Wilyon menyatakan keprihatinannya bahwa tindakan semacam ini bisa menjadi preseden buruk bagi pemilu di Tolikara, serta menodai kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu. Dalam pernyataannya, tim pemenangan Wilyon menegaskan pentingnya proses pemilu yang jujur, adil, dan bebas dari intervensi politik yang menguntungkan pihak tertentu. “Jika penyelenggaraan Pilkada tidak adil, masyarakat yang akan paling dirugikan, karena hak mereka untuk memilih pemimpin sesuai keinginan dapat terganggu oleh kepentingan pihak-pihak yang bermain di balik layar,” ujar salah satu anggota tim.

Rencana Tindakan Lanjutan dan Ajakan kepada Masyarakat untuk Mengawasi Pilkada

Tim pemenangan Wilyon menyatakan tengah mempertimbangkan langkah hukum jika tidak ada penjelasan memadai dari pihak KPU Tolikara. Mereka juga berencana untuk melibatkan pengawas independen dalam mengaudit DPT, guna memastikan bahwa pemilih yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya tanpa manipulasi data. Selain itu, tim Wilyon mengimbau masyarakat Tolikara untuk turut mengawasi proses Pilkada 2024 dan bersama-sama menjaga agar hak suara tetap dihormati.

“Kami mengajak seluruh masyarakat Tolikara untuk menjadi saksi dalam menjaga kejujuran dan integritas Pilkada ini. Jangan sampai hak suara kita terganggu karena ulah pihak-pihak yang memanfaatkan kesempatan demi kepentingan politik mereka,” tutup juru bicara tim.

Sementara itu, publik masih menunggu respons resmi dari KPUD Tolikara terkait tuntutan penjelasan ini, dengan harapan agar institusi penyelenggara pemilu dapat menjaga kepercayaan masyarakat dan menjalankan tugasnya sesuai dengan amanat undang-undang.