Didanai APBN Rp1,3 Triliun, KCI Pertanyakan Mengapa Streaming Piala Dunia TVRI Masih Berbayar

Jurnalis: Zulfikar Rasyid

Kabar Baru, Jakarta – Langkah Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) dalam mengelola hak siar digital ajang Piala Dunia memicu polemik di tengah masyarakat. Kendati dikabarkan telah menggelontorkan anggaran negara (APBN) fantastis mencapai Rp1,3 triliun untuk hak siar full access, masyarakat yang ingin menyaksikan tayangan tersebut secara streaming lewat ponsel atau internet justru tetap dikenakan biaya tambahan.

Alih-alih memaksimalkan aplikasi internal seperti TVRIklik atau berkolaborasi dengan platform Over-The-Top (OTT) raksasa nasional yang sudah mapan, TVRI justru diketahui menjalin kemitraan komersial dengan FolaPlay dan MAXStream.

Keputusan manajemen TVRI untuk membagi hak distribusi digital ke platform FolaPlay memicu kecurigaan publik. Pasalnya, FolaPlay tergolong sebagai pemain baru di industri digital tanah air yang baru saja diperkenalkan ke publik pada Mei 2026.

Publik mempertanyakan indikator dan parameter penunjukan mengapa platform yang baru berumur hitungan minggu tersebut langsung dipercaya memegang hak distribusi eksklusif untuk ajang olahraga terbesar di dunia. Jika misi utama TVRI sebagai televisi publik adalah memperluas akses informasi bagi seluruh rakyat Indonesia, komersialisasi ulang lewat pihak ketiga dinilai kontradiktif dengan semangat awal pendanaan APBN.

Kritik Keras KCI

Menanggapi sengkarut pengelolaan hak siar digital ini, Komunitas Cinta Indonesia (KCI) mendesak adanya transparansi anggaran secara menyeluruh dan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk segera melakukan audit investigatif terhadap kontrak kerja sama LPP TVRI.

Ketua KCI, Moh. Aldy Maulana, secara lantang mengecam keras langkah komersialisasi ulang tersebut dan menduga ada praktik perburuan rente oleh oknum tertentu yang memanfaatkan momentum Piala Dunia.

“Ini sudah keterlaluan. Hak siar senilai Rp1,3 triliun itu dibayar full access pakai uang rakyat, pakai dana APBN! Tapi kenapa rakyat yang punya uang justru dipaksa bayar lagi kalau mau nonton lewat streaming? Ini namanya pemerasan terstruktur terhadap publik,” tegas Moh. Aldy Maulana.

Lebih lanjut, Ketua KCI mempertanyakan kejanggalan di balik penunjukan mitra digital TVRI yang dinilai tidak masuk akal secara bisnis penyiaran publik.

“Kenapa TVRIklik diabaikan? Kenapa justru menggandeng FolaPlay yang baru seumur jagung lahir Mei kemarin? Apakah ada pihak lain, ada oligarki atau oknum pejabat yang sedang ‘bermain’ mencari keuntungan di balik kerja sama ini? KCI menuntut Direksi TVRI membuka kontrak ini secara transparan ke publik. Hukum tidak boleh menutup mata ketika uang negara diduga digeser menjadi ladang bisnis kelompok tertentu,” lanjut Aldy.

Hingga berita ini diturunkan, jajaran manajemen LPP TVRI maupun pihak pengelola FolaPlay belum memberikan rilis resmi untuk menjawab polemik pengenaan tarif streaming digital piala dunia yang terus menuai kritik tajam di media sosial.