Di Balik Jambore, DPRD Soroti BUMDes Bangkalan Anggaran Ada, Dampak ke Desa Belum Terasa

Jurnalis: Khotibul Umam

Kabar Baru, Bangkalan — Jambore Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang digelar di Pendopo Pratanu, Kabupaten Bangkalan, menjadi panggung dua wajah: optimisme pemerintah daerah atas perkembangan ekonomi desa, sekaligus kritik dari legislatif terkait belum maksimalnya dampak yang dirasakan masyarakat.

Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa pembinaan BUMDes yang dilakukan selama ini menunjukkan tren positif. Ia menyebut adanya peningkatan produksi dan kualitas usaha dari tahun ke tahun, terutama pada sektor UMKM yang menjadi binaan BUMDes.

Iklan

Jasa Penerbitan Buku
Alfa Press Pustaka: Penerbit & Percetakan Buku ISBN
www.alfapresspustaka.com

“Alhamdulillah ada peningkatan, baik dari sisi hasil produksi maupun unit usaha. Bahkan sebagian sudah mampu memasarkan produknya, termasuk melalui platform digital,” ujarnya, Kamis, (23/04/26)

Dari data yang dipaparkan, sekitar 70-an BUMDes di Bangkalan saat ini tergolong aktif maksimal, terutama yang sudah memiliki sistem pemasaran yang berjalan. Pemerintah daerah pun menargetkan ke depan setidaknya 60 persen BUMDes dapat beroperasi secara optimal.

Untuk mendorong hal tersebut, Pemkab Bangkalan menyiapkan berbagai langkah, mulai dari pendampingan, pelatihan, fasilitasi perizinan seperti BPOM dan sertifikat halal, hingga modernisasi alat produksi bagi pelaku usaha desa.

“Kalau satu desa punya satu produk unggulan saja itu sudah luar biasa. Tinggal bagaimana kapasitas produksinya kita tingkatkan dan pasarnya diperluas,” tambahnya.

Namun di balik optimisme tersebut, kritik tajam datang dari Anggota DPRD Bangkalan Fraksi Demokrat, Fadhur Rosi. Ia menilai geliat BUMDes belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes), meski anggaran terus digelontorkan sejak 2017 melalui dana desa.

“Anggaran itu ada setiap tahun, bahkan sejak ada kebijakan alokasi khusus sekitar 20 persen dari dana desa untuk BUMDes. Tapi pemanfaatannya ini yang perlu kita dalami, karena dampaknya ke desa belum terlihat signifikan,” tegasnya.

Fadhur juga mempertanyakan keaslian produk yang dipamerkan dalam jambore, apakah benar-benar dihasilkan oleh BUMDes atau justru merupakan produk mandiri masyarakat.

“Kalau semua ini murni dari BUMDes, seharusnya kontribusinya terhadap desa sudah sangat terasa. Tapi faktanya, baru sekitar 70 yang benar-benar aktif maksimal,” ujarnya.

Ia menilai kegiatan jambore berpotensi hanya menjadi ajang seremonial jika tidak diikuti langkah konkret dan berkelanjutan. Karena itu, DPRD bersama pemerintah daerah dan pendamping kabupaten berencana melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh BUMDes di Bangkalan.

“Ke depan, BUMDes tidak hanya bersaing sesama desa, tapi juga dengan pelaku usaha lain yang lebih besar. Jadi perlu strategi yang jelas dan berkelanjutan,” tambahnya.

Jambore BUMDes yang menampilkan beragam produk unggulan desa—didominasi sektor pangan serta kerajinan—pun menjadi refleksi bahwa potensi ekonomi desa di Bangkalan cukup besar. Namun, tantangan utama ke depan adalah memastikan potensi tersebut benar-benar terkelola secara optimal dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat desa.