Dugaan Mark Up Harga Sembako Murah dan Proyek PT Puspa Agro Seret Nama Mirza Muttaqien

Jurnalis: Muhammad Ody

Kabarbaru, Sidoarjo – Sorotan tajam terhadap kepemimpinan Mirza Muttaqien di tubuh PT Jatim Graha Utama terus menguat. Sejumlah pengamat Yusril Ihza menilai berbagai persoalan yang mencuat belakangan ini menunjukkan adanya problem serius dalam tata kelola BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur tersebut.

Seorang pengamat kebijakan publik menilai, jika berbagai dugaan yang disuarakan masyarakat benar, maka hal itu menunjukkan adanya indikasi penyalahgunaan kewenangan oleh pimpinan perusahaan.

“Ketika seorang direktur utama BUMD dituding melakukan abuse of power dan berbagai kebijakan yang diambil justru menimbulkan kecurigaan publik, itu menandakan ada persoalan serius dalam tata kelola perusahaan,” ujar Yusril

Menurutnya, BUMD seharusnya menjadi instrumen strategis pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Namun, jika justru muncul berbagai polemik terkait dugaan penyimpangan, maka kredibilitas perusahaan milik daerah itu bisa runtuh di mata publik.

Pengamat juga menyoroti dugaan praktik penggelembungan harga dalam program pasar sembako murah yang sempat menjadi perhatian publik. Ia menilai praktik semacam itu, jika terbukti, merupakan bentuk penyimpangan serius karena menyentuh langsung kepentingan masyarakat.

“Program sembako murah seharusnya membantu masyarakat. Jika ada dugaan mark up harga di dalamnya, maka ini bukan sekadar kesalahan administratif, tapi bisa masuk dalam kategori praktik koruptif,” tegasnya.

Selain itu, sorotan juga mengarah pada tata kelola sejumlah proyek strategis yang berada di bawah naungan perusahaan tersebut, termasuk proyek pengembangan kawasan agro yang selama ini dinilai belum menunjukkan kontribusi optimal terhadap perekonomian daerah.

Yusril menilai, proyek bernilai ratusan miliar rupiah tersebut seharusnya dikelola secara transparan dan akuntabel karena bersumber dari keuangan daerah. Ketidakjelasan laporan keuangan maupun manfaat ekonomi yang dihasilkan hanya akan memperkuat kecurigaan publik.

“Jika proyek besar yang menggunakan dana publik tidak transparan, wajar jika masyarakat mencurigai ada penyimpangan. Di sinilah pentingnya audit menyeluruh,” katanya.

Ia juga menilai, sikap pimpinan perusahaan yang dianggap tidak terbuka terhadap kritik publik hanya akan memperburuk situasi. Menurutnya, seorang pimpinan BUMD seharusnya berani memberikan klarifikasi dan menjelaskan berbagai tudingan yang berkembang.

“Pemimpin yang bersih biasanya tidak alergi terhadap kritik. Justru ia akan menjelaskan secara terbuka agar tidak muncul spekulasi liar di masyarakat,” ujarnya.

Yusril pun mendorong aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti berbagai dugaan tersebut secara profesional dan transparan. Ia menegaskan, ruang-ruang strategis pengelolaan ekonomi daerah tidak boleh dikuasai oleh pihak yang integritasnya diragukan.

“Kalau memang tidak ada masalah, proses hukum akan membuktikannya. Tapi jika ada penyimpangan, maka harus ada tindakan tegas agar kepercayaan publik terhadap BUMD tidak semakin runtuh,” pungkasnya.