Krisis Legitimasi dan Dualisme Otoritas di Tubuh PBNU

Editor: Ahmad Arsyad

Kabar Baru, Opini – Dalam sejarah panjang Nahdlatul Ulama (NU), organisasi ini kerap digambarkan sebagai bahtera besar yang mengarungi gelombang zaman dengan keseimbangan unik antara tradisi keulamaan dan struktur kelembagaan formal. Akan tetapi, seperti kapal yang sesekali diguncang badai, NU tidak terlepas dari dinamika internal yang menguji fondasinya. Salah satu dinamika paling signifikan adalah munculnya krisis legitimasi yang berakar pada dualitas otoritas antara otoritas kultural para kiai dan otoritas struktural organisasi.

Fenomena ini bukan sekadar perselisihan administratif, melainkan persoalan mendasar tentang sumber legitimasi, cara memaknai kepemimpinan, serta bagaimana tradisi besar dikelola dalam arus modernitas.

Dalam kultur NU, kiai bukan hanya figur pemimpin, tetapi juga penopang moral, pembimbing spiritual, dan penjaga hikmah masa lampau. Kharisma seorang kiai tidak dibangun oleh jabatan, melainkan oleh keilmuan, kealiman, dan keistiqamahan yang diakui jamaah. Otoritas semacam ini ibarat mata air di pedalaman, ia tidak pernah memaksa orang untuk datang, tetapi selalu menjadi tempat kembali bagi mereka yang haus penjelasan, petunjuk, dan keteduhan batin.

Dalam konteks dinamika internal NU, suara para kiai sering diposisikan sebagai “jalan pulang” rujukan terakhir ketika struktur mengalami kebuntuan. Keputusan yang lahir dari musyawarah kiai kerap dianggap mengandung barakah, sehingga memiliki kekuatan moral yang tidak dapat dinilai hanya melalui logika prosedural.

Di sisi lain, NU sebagai organisasi modern memiliki struktur formal yang terikat oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Kepengurusan bersifat periodik, mekanisme pergantian ditentukan melalui muktamar, dan kewenangan dijalankan melalui perangkat organisasi. Otoritas struktural ini memancarkan jenis legitimasi yang berbeda, yaitu lebih rasional, lebih administratif, dan berorientasi pada tata kelola.

Jika otoritas kultural lahir dari kepercayaan personal, maka otoritas struktural lahir dari legalitas institusional. Di sinilah muncul ruang ketegangan—bahkan potensi benturan—ketika tafsir terhadap kewenangan tidak berjalan seiring antara pemegang otoritas tradisional dan pemegang otoritas formal.

Krisis legitimasi dalam tubuh PBNU sesungguhnya adalah potret dari dua dunia yang saling bertemu. Pertama dunia tradisi yang bertumpu pada hikmah keulamaan, dan Kedua dunia organisasi modern yang berpijak pada legalitas administratif. Masing-masing dunia membawa bahasa, logika, dan sumber legitimasi yang berbeda. Para kiai berbicara dengan bahasa khidmah dan maslahat, sementara struktur berbicara dengan bahasa mandat dan kewenangan.

Ketika keduanya tidak berada dalam harmoni, maka lahirlah dualisme otoritas, Siapa yang sesungguhnya berhak menentukan arah organisasi? Apakah keputusan moral para kiai dapat mengesampingkan keputusan struktural? Atau sebaliknya, apakah struktur harus berjalan tanpa intervensi otoritas kultural? Pertanyaan-pertanyaan ini menggema tidak hanya dalam ruang rapat PBNU, tetapi juga dalam ruang publik, pesantren, dan komunitas nahdliyin.

Dalam kondisi tertentu, kedua otoritas tersebut dapat saling menguatkan, tetapi dalam dinamika terbaru, yang muncul justru ketegangan tafsir. Perbedaan pandangan mengenai mekanisme pemberhentian, kewenangan pengurus harian, serta peran syuriyah menjadi medan tarik-menarik legitimasi.

Di sinilah krisis legitimasi menemukan momentumnya ketika struktur formal mengajukan klaim berdasarkan AD/ART, sementara sebagian kiai memberikan klaim yang bertolak belakang dengan alasan kesahihan moral atau kemaslahatan jam’iyyah. Ini bukan sekadar persoalan “siapa yang benar”, melainkan persoalan dari mana kebenaran itu dianggap sah.

NU bukan organisasi kecil, ia adalah komunitas besar yang hidup dalam denyut sosial keagamaan masyarakat Indonesia. Karena itu, ketegangan di tingkat pusat selalu menghasilkan resonansi di tingkat bawah.

PWNU, PCNU, pesantren, dan jamaah mulai menafsirkan situasi secara beragam. Ada yang mengikuti otoritas struktural, ada yang berpegang pada otoritas kultural, dan ada pula yang menunggu ketegasan dari muktamar sebagai momentum penentu.

Perbedaan ini menciptakan ruang kesimpangsiuran, bahkan potensi polarisasi, meskipun masyarakat nahdliyin secara umum tetap menjaga kesopanan dan adab dalam berpendapat, sebuah ciri khas tradisi pesantren yang tetap terjaga.

Krisis legitimasi yang terjadi bukan sekadar episode sesaat, tetapi cermin dari tantangan besar NU di masa depan, bagaimana organisasi sebesar ini merumuskan hubungan ideal antara tradisi keulamaan dan tata kelola struktural.

Apakah NU akan menegaskan kembali posisi struktur sebagai penentu tunggal? Ataukah peran kiai perlu diformalkan kembali dalam mekanisme yang lebih eksplisit? Atau justru NU perlu menemukan sintesis baru, jalan tengah yang mengawinkan wibawa moral dan legalitas organisasi dalam keseimbangan yang lebih matang?

Sejarah memberikan pelajaran bahwa NU selalu mampu keluar dari krisis dengan cara yang paling damai. Namun untuk itu, diperlukan kejernihan nalar, kelapangan hati, dan kebijaksanaan tradisi yang selama ini menjadi ruh besar jam’iyyah ini.

Dualisme otoritas dalam tubuh PBNU bukan sekadar konflik internal, tetapi cerminan dari realitas sosial-keagamaan Indonesia, bahwa tradisi dan modernitas selalu saling bersinggungan, mencari bentuk harmoninya sendiri. Jika krisis legitimasi ini dapat dikelola dengan arif, maka NU bukan hanya akan keluar dari badai, tetapi juga memperkuat dirinya sebagai organisasi yang mampu menggabungkan kealiman masa lalu dengan ketangkasan organisasi masa depan.

Pada akhirnya, seperti kata pepatah lama yang sering diulang para kiai: “Rumah besar ini tidak dibangun untuk dipecah, tetapi untuk ditinggikan marwahnya.”

*) Penulis adalah R. Naufal, Pegiat Antropologi Agama dan Budaya Madura.