Ketua IKA PMII Papua Barat Bongkar Bobroknya Konkoorcab PKC di Sorong: Sarat Kepentingan, Langgar AD/ART

Jurnalis: Zuhri

Kabar Baru, Kaimana – Pelaksanaan Konferensi Koordinator Cabang (Konkoorcab) II PKC Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Papua Barat dan Papua Barat Daya yang digelar di Hotel Luxio, Kota Sorong, pada Jumat–Sabtu (27–28 Juni 2025), menuai kritik keras dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Ketua Ikatan Keluarga Alumni (IKA) PMII Papua Barat, Lutfi Bafadal.

Saat dikonfirmasi media pada Sabtu (28/6/2025), Lutfi Bafadal menyebut pelaksanaan forum Konkoorcab tersebut sangat tidak mencerminkan marwah organisasi pergerakan yang menjunjung tinggi nilai-nilai konstitusi, kaderisasi, dan etika organisasi.

“PMII bukan organisasi abal-abal. Kalau kemudian mekanisme organisasi dan konstitusi dilangkahi demi kepentingan kelompok, maka itu sama saja dengan memperkosa AD/ART di depan mata kader sendiri,” tegas Lutfi.

Ia mengungkapkan bahwa forum Konkoorcab II PKC yang seharusnya menjadi ajang evaluasi dan konsolidasi kader justru berubah menjadi panggung kepentingan kelompok tertentu yang sarat manipulasi.  Bahkan menurutnya, jika Cabang Fakfak tak turut serta dalam forum tersebut, pelaksanaannya bisa saja ditunda.

“Karena Fakfak akhirnya masuk forum dan mengiakan jalannya Konkoorcab tanpa prosedur yang jelas, maka pelaksanaan tetap lanjut. Padahal, sahabat-sahabat dari Kaimana dan Manokwari belum semua hadir. Ini forum dipaksakan,” tuturnya.

Lutfi juga mempertanyakan keabsahan ketua terpilih dalam Konkoorcab tersebut yang dinilai tidak memenuhi syarat sesuai Peraturan Organisasi (PO).

Ia juga menyoroti kehadiran kader-kader yang tidak diberikan ruang, serta manipulasi syarat pencalonan yang menyingkirkan figur-figur berkualitas demi mengamankan kandidat tertentu.

“Proses ini sarat pembodohan, kader berkualitas dipangkas. Mereka yang tidak memenuhi syarat bahkan bisa didorong jadi ketua. Ini menggadaikan masa depan organisasi,” tandasnya.

Lutfi pun meminta Pengurus Besar PMII dan seluruh struktur organisasi untuk turun tangan, mengevaluasi, dan membatalkan hasil Konkoorcab jika terbukti cacat secara konstitusional.

Ia berharap proses kaderisasi di Papua dan Papua Barat Daya tetap mengedepankan idealisme dan bukan kepentingan pragmatis.

“Organisasi ini harus dijaga, bukan diperalat. Jangan gadaikan PMII hanya demi kepentingan pribadi atau golongan,” tutup Lutfi Bafadal dengan nada geram.