Dugaan Kongkalikong Pejabat Pemda dan PT Inpex di Blok Masela, KCI Minta BPK dan KPK Usut Aliran Dana Proyek

Jurnalis: Zulfikar Rasyid

Kabar Baru, Jakarta — Dugaan persekongkolan antara oknum pejabat pemerintah daerah dan pihak pengelola proyek LNG Blok Masela kini resmi masuk dalam radar pengawasan lembaga independen. Komunitas Cinta Indonesia (KCI) mendesak badan pemeriksa dan aparat penegak hukum melakukan audit menyeluruh atas skema pengadaan di mega-proyek tersebut.

Tindik penyelewengan dalam penentuan kontraktor penunjang proyek LNG Blok Masela dikhawatirkan mengarah pada tindak pidana korupsi yang membebani keuangan negara, terutama dalam komponen biaya operasional yang dapat diklaim kembali (cost recovery).

Ketua KCI, Moh. Aldy Maulana, mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengaudit proses lelang serta menelusuri dugaan adanya aliran dana taktis dari korporasi kepada oknum pejabat daerah.

“Jika ada kongkalikong antara oknum Pemda dan internal Inpex, maka ada potensi kerugian negara yang disembunyikan dalam skema pengadaan. KPK dan BPK tidak boleh tinggal diam. Usut tuntas apakah ada praktik suap, gratifikasi, atau pemerasan berkedok kemitraan daerah di Blok Masela,” tegas Aldy.

Aldy menilai, tindakan oknum Pemda yang mencoba mengatur alokasi proyek merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang (abuse of power) yang berkedok pembelaan aspirasi daerah.

Ia menyayangkan jika mega-investasi asing yang ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional justru terhambat oleh mentalitas berburu rente (rent-seeking) di tingkat birokrasi lokal.

KCI meminta Kejaksaan Agung dan KPK untuk tidak ragu memanggil dan memeriksa oknum pejabat Pemda KKT maupun perwakilan manajemen PT Inpex yang terindikasi terlibat dalam pemufakatan jahat penentuan pemenang tender.

Langkah audit investigatif ini dinilai penting untuk menjamin transparansi publik serta memastikan bahwa seluruh pengeluaran dalam proyek hulu migas ini dipertanggungjawabkan secara sah menurut hukum.