Aktivis Ingatkan Bupati Sumenep, Segera Stop Tambang Galian C Sebelum Makam Asta Tinggi Longsor

Jurnalis: Imam Buchori

Kabar Baru, Madura – Gelombang desakan publik kini menghantam Pemerintah Kabupaten Sumenep dan aparat penegak hukum setempat.

Warga bersama aktivis menuntut pemerintah segera turun tangan menghentikan total aktivitas pertambangan galian C yang diduga kuat ilegal di Madura tersebut.

Pasalnya, pengerukan tanah dan batu ini kian tidak terkendali hingga merusak infrastruktur desa, mengancam keselamatan warga, serta mempertaruhkan kelestarian kawasan wisata religi Asta Tinggi.

Masyarakat menilai pembiaran terhadap aktivitas ekstrem ini bisa berdampak fatal.

Berdasarkan rekaman video yang viral di media sosial, alat-alat berat terus mengeksploitasi lahan dengan intensitas tinggi, sementara truk material yang hilir mudik telah membuat sejumlah jalan desa rusak parah hingga ambles.

Warga pemukiman sekitar kini hidup dalam kecemasan karena getaran konstan galian telah memicu retakan pada dinding dan pondasi rumah mereka.

Kondisi ini memantik reaksi keras dari Ketua Komunitas Cinta Indonesia (KCI), Moh Aldy Maulana. Ia menegaskan bahwa aparat dan pemerintah daerah tidak punya alasan lagi untuk menunda tindakan tegas.

Keberadaan tambang di wilayah perbukitan dengan struktur tanah labil tersebut sewaktu-waktu bisa memicu longsor yang akan menghancurkan kompleks pemakaman raja-raja Sumenep.

“Asta Tinggi bukan sekadar tempat pemakaman, melainkan identitas kultural dan spiritual masyarakat Sumenep. Menjaga kelestariannya adalah harga mati! Kami mendesak Pemkab dan aparat kepolisian segera menyegel lokasi pengerukan ini sebelum bencana besar atau kerusakan permanen menghancurkan situs bersejarah kita,” tegas Moh Aldy Maulana saat dihubungi Jurnalis Kabarbaru di Sumenep, Kamis (09/07/2026).

Aldy juga menyoroti isu miring terkait adanya oknum aparat yang membentengi atau melindungi aktivitas tambang tersebut.

Menurutnya, satu-satunya cara bagi pihak berwenang untuk membersihkan nama baik mereka adalah dengan melakukan investigasi terbuka dan menindak tegas pengelola tanpa tebang pilih.

Kebebasan operasi yang dinikmati pengelola selama ini, meski warga telah berulang kali melayangkan keluhan, dinilai sangat mencederai rasa keadilan publik.

Kini, bola panas berada di tangan Pemerintah Kabupaten Sumenep dan kepolisian daerah setempat.

Publik menuntut tindakan konkret berupa penghentian operasi tambang, pemeriksaan menyeluruh terhadap legalitas izin, serta pertanggungjawaban konkret untuk memulihkan kerusakan lingkungan dan jalan desa yang telah terjadi.