Buntut Pelantikan Lingkaran Keluarga, Netralitas Birokrasi Pemkot Bima Jadi Sorotan Publik

Jurnalis: Agung Wahyudi

Kabar Baru, Bima – Tata kelola birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bima kini memicu sorotan tajam dari berbagai elemen masyarakat dan pengamat pemerintahan. Gelombang kritik mengalir deras setelah Wali Kota Bima, H. A. Rahman, mengambil kebijakan kontroversial dengan melantik sejumlah anggota keluarga intinya untuk menduduki berbagai posisi strategis.

Publik menilai penempatan kerabat dekat sang kepala daerah di pos-pos penting tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan serta mencederai prinsip keadilan bagi aparatur sipil negara (ASN) berprestasi lainnya.

Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang memicu polemik masif ini berlangsung di Aula Maja Labo Dahu, Kantor Pemerintah Kota Bima, bersamaan dengan pengukuhan 87 pejabat daerah lainnya. Dalam perombakan gerbong birokrasi tersebut, Wali Kota menempatkan sang istri sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bima.

Selain itu, posisi Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) kini jatuh ke tangan iparnya, sementara sang sepupu kandung memegang kendali penuh sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Kota Bima.

Langkah penunjukan keluarga dekat ini spontan memancing reaksi keras dari kalangan warga di berbagai platform media sosial. Banyak pihak mengkhawatirkan penempatan kerabat di bagian vital seperti Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dapat membuka celah terjadinya pengaturan tender proyek secara sepihak.

Oleh karena itu, masyarakat mendesak aparat penegak hukum dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk segera memeriksa Surat Keputusan (SK) pelantikan tersebut guna memastikan tidak ada pelanggaran regulasi terkait praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

“Pelantikan ini benar-benar keterlaluan dan menodai akal sehat publik! Bagaimana mungkin pos-pos vital pengadaan barang, anggaran umum, dan kesehatan diatur oleh satu lingkaran keluarga besar Wali Kota? Ini bukan lagi urusan kompetensi, melainkan murni dugaan bagi-bagi jatah jabatan demi mengamankan kepentingan kelompok. Kami meminta pihak berwajib dan instansi pengawas aparatur negara segera turun ke Bima untuk membatalkan pelantikan dinasti ini,” kecam salah satu perwakilan warga Bima dengan nada tinggi.

Menanggapi gejolak penolakan publik tersebut, manajemen Pemerintah Kota Bima langsung memberikan klarifikasi resmi. Juru Bicara Pemkot Bima, Muhammad Hasyim, menegaskan bahwa agenda mutasi jabatan ini bergulir murni untuk memenuhi kebutuhan organisasi serta mendongkrak efektivitas pelayanan publik.

Hasyim mengklaim seluruh proses promosi telah melewati tahapan penilaian obyektif yang mengacu pada kompetensi, kualifikasi, pengalaman, rekam jejak, serta integritas para aparatur tanpa memberikan keistimewaan khusus kepada kerabat Wali Kota.

“Dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan organisasi sekaligus meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Selama memenuhi persyaratan administratif, memiliki kompetensi, loyalitas, integritas, dan dinilai mampu mengemban tugas, setiap ASN memiliki kesempatan yang sama untuk dipertimbangkan menduduki jabatan,” kilas Juru Bicara Pemkot Bima, Muhammad Hasyim.

Meskipun pihak Humas Pemkot Bima mengklaim proses mutasi ini sudah berjalan sesuai koridor hukum, desakan publik agar kasus ini diusut secara tuntas tetap tidak menyurut. Masyarakat kini menanti tindakan tegas dan langkah evaluasi nyata dari otoritas pengawas pusat demi menjaga netralitas serta profesionalisme birokrasi di wilayah Kota Bima.