Senator ARK Minta OAP Perkuat Struktur Kultur Hadapi Tambang

Jurnalis: Zuhri

Kabar Baru, Sorong – Menyusul pengumuman pencabutan izin empat perusahaan tambang nikel oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara, Senator Agustinus R. Kambuaya (ARK) menilai hal tersebut belum menyentuh akar persoalan di Papua. Ia mengingatkan agar masyarakat tidak terjebak pada euforia sesaat, dan justru memperkuat fondasi struktural dan kultural dalam menghadapi gempuran investasi.

“Setelah presiden umumkan pencabutan izin, antusiasme masyarakat Papua mulai meredup. Isu nikel perlahan-lahan dimasukkan ke dalam ‘peti es’, dan keadaan kembali hening seperti semula,” ujar Senator ARK, anggota DPD RI dari Dapil Papua Barat Daya.

Ia mempertanyakan mengapa hingga kini belum ada dokumen resmi yang dikeluarkan sebagai dasar pencabutan, seperti SK Presiden, SKB Menteri, atau setidaknya keputusan tertulis yang dapat dijadikan pijakan hukum. “Kita perlu bukti hukum yang sah, karena sistem hukum kita bertumpu pada legalitas tertulis,” tegasnya.

ARK menilai, selama masyarakat tidak memiliki sense of control terhadap setiap kebijakan, maka pusat tidak akan memandang persoalan di Papua secara serius. “Advokasi tambang baru sampai pada tahap isu media. Belum menjadi keputusan negara,” tambahnya.

Menurutnya, Orang Asli Papua (OAP) dan masyarakat adat harus segera menyatukan langkah dan membangun sistem perlindungan yang kuat. Ia mengusulkan adanya pertemuan antara enam gubernur, enam Majelis Rakyat Papua (MRP), DPR RI dan DPD RI dari dapil Papua, guna membahas gejolak investasi dan pembangunan di tanah Papua.

“Harus ada protokol investasi Papua. Isinya bisa mencakup pengakuan masyarakat adat lewat regulasi RTRW, serta sensus OAP untuk memetakan wilayah, hak milik, dan populasi,” paparnya.

Senator ARK menekankan bahwa semua proses tersebut harus dibangun di dalam “rumah” Papua sendiri. Ia menilai selama ini Papua selalu berada di posisi reaktif terhadap isu-isu yang diproduksi oleh pihak luar.

“Kita kelelahan karena terus mengekor isu, padahal sistem dan kebijakan dibuat oleh kapital dari luar. Kita ribut hari ini soal tambang, besok soal sawit. Tidak akan pernah selesai jika kita tidak duduk bersama,” ujarnya.

Sebagai solusi jangka panjang, ARK mengajak seluruh elemen Papua membentuk road map investasi yang dirancang dari kekuatan internal dan kolaboratif antar-lembaga.

“Kita butuh super tim, bukan superman. Harus ada sistem, mindset, dan regulasi yang kuat untuk melindungi kepentingan masyarakat dan OAP. Kalau tidak, kita akan selalu tertinggal,” pungkasnya.