Rakhmatiya Deu Minta Efisiensi Anggaran Tetap Utamakan Kepentingan Masyarakat

22/09/2026
|
1.3K views

Kabar Baru, Gorontalo— Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2026 menjadi perhatian DPRD. Penataan anggaran dinilai perlu dilakukan secara cermat agar langkah efisiensi tetap mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Ketua Komisi I DPRD Bone Bolango, Rakhmatiya Deu, mengatakan efisiensi anggaran memang diperlukan di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah. Namun, menurutnya, efisiensi tidak boleh dilakukan dengan mengurangi anggaran yang berkaitan langsung dengan pelayanan dan kepentingan masyarakat.

“Yang harus dievaluasi adalah belanja yang tidak berdampak kepada masyarakat. Sementara pelayanan dasar dan penganggaran pembayaran upah harus menjadi prioritas,” kata Rakhmatiya Deu.

Menurutnya, pembahasan APBD-P 2026 harus menjadi momentum untuk mengevaluasi kembali struktur belanja daerah. Pos-pos anggaran yang dinilai kurang memberikan dampak langsung kepada masyarakat dapat menjadi ruang untuk dilakukan efisiensi.

Rakhmatiya menegaskan, penghematan anggaran jangan sampai justru menyasar program yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Pelayanan dasar, pembangunan serta kebutuhan masyarakat harus tetap menjadi pertimbangan utama dalam setiap penyesuaian anggaran.

Di sisi lain, Rakhmatiya juga menyoroti besarnya kebutuhan anggaran untuk belanja pegawai, termasuk konsekuensi bertambahnya jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Menurutnya, penambahan jumlah PPPK membawa konsekuensi terhadap kebutuhan pembayaran gaji dan hak-hak pegawai. Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi kewajiban tersebut hingga akhir tahun.

“Jangan sampai karena melakukan efisiensi, yang dikurangi justru program-program yang berdampak kepada masyarakat. Kita harus melihat mana belanja yang bisa dievaluasi dan mana yang harus tetap diprioritaskan,” ujarnya.

Ia menambahkan, efisiensi bukan sekadar memangkas anggaran, melainkan memastikan setiap belanja pemerintah daerah digunakan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat yang jelas.

Rakhmatiya berharap pembahasan APBD-P 2026 dapat menghasilkan postur anggaran yang proporsional. Kebutuhan wajib pemerintah daerah, termasuk pembayaran gaji dan hak-hak PPPK, tetap harus dipenuhi, sementara ruang anggaran untuk pelayanan dasar dan pembangunan masyarakat tetap dijaga.

DPRD, lanjutnya, akan terus mendorong agar evaluasi belanja dilakukan secara selektif. Dengan demikian, efisiensi anggaran dapat berjalan tanpa mengesampingkan kepentingan masyarakat sebagai salah satu prioritas utama dalam penyusunan APBD-P 2026.