Lalu Hadrian Irfani Dorong Pemerataan Pendidikan dan Distribusi Guru

Jurnalis: Ramdani

Kabar Baru, Maluku—Sistem pendidikan di wilayah Indonesia Timur, termasuk Maluku, masih membutuhkan banyak pembenahan, baik dari segi infrastruktur maupun sistem pendukung lainnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, rata-rata lama sekolah masyarakat di Provinsi Maluku masih berada di bawah 10 tahun.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menegaskan bahwa pendidikan di Indonesia Timur, khususnya di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), menjadi prioritas utama dalam penganggaran dan pelaksanaan program pendidikan.

“Untuk daerah 3T, kami memberikan prioritas dari sisi penganggaran dan program. Daerah 3T memang menjadi konsen pemerintahan Pak Prabowo, baik dalam pendidikan dasar, menengah, maupun perguruan tinggi, seperti melalui program beasiswa KIP (Kartu Indonesia Pintar) dan BIP (Beasiswa Indonesia Pintar Kuliah). Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang membutuhkan perhatian lebih,” tegasnya dalam Reses Masa Persidangan Tahun Sidang 2024-2025 di Maluku (6/12/2024).

Lalu Hadrian juga berharap pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi dapat terus bersinergi dengan DPR RI dan pemerintah pusat untuk merumuskan formula terbaik dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Maluku.

“Semua upaya tersebut dilakukan secara terukur untuk merumuskan formula terbaik dalam meningkatkan mutu pendidikan, sehingga masyarakat bisa segera menikmati pendidikan berkualitas secara merata di seluruh Indonesia. Hal ini dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh dan berdaya saing di masa depan,” lanjutnya.

Selain itu, Lalu Hadrian juga menyoroti masalah kekurangan tenaga pengajar di daerah 3T di Indonesia, yang hingga kini belum menemukan solusi tepat.

“Kami mendorong pemerintah agar dalam upaya pemerataan guru, wilayah 3T, termasuk Maluku yang sangat kekurangan tenaga pengajar, mendapat perhatian khusus,” ujarnya.

Menurutnya, ada beberapa langkah yang dapat diambil pemerintah untuk mendistribusikan guru secara merata ke wilayah tersebut, salah satunya dengan menetapkan kebijakan mengenai skema transfer guru, yaitu mengirimkan guru dari daerah yang memiliki kelebihan tenaga pengajar ke daerah yang kekurangan.