Perempuan Jadi Kunci Aksi Iklim Berkeadilan

Jurnalis: Arif Muhammad

Kabar Baru, Jakarta — Perempuan dinilai memiliki peran strategis sebagai penggerak utama dalam aksi iklim berkeadilan di Indonesia. Dalam momentum peringatan Hari Kartini, berbagai kalangan menegaskan bahwa kepemimpinan perempuan tidak hanya relevan dalam isu kesetaraan, tetapi juga krusial dalam merespons krisis iklim yang kian nyata.

Hal itu mengemuka dalam Seminar Hari Kartini bertajuk “Dari Emansipasi ke Aksi Iklim: Memperkuat Kesetaraan Gender, Partisipasi, dan Kepemimpinan Perempuan dalam Aksi Iklim di Indonesia” yang digelar di Kampus UI Salemba, Jakarta, Senin (27/4/2026).

Direktur Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia (SPPB UI), Prof. Dr. Drs. Supriatna, M.Si., M.T., menegaskan bahwa paradigma pembangunan harus bergeser dari sekadar pertumbuhan menuju keberlanjutan, dengan perempuan sebagai pilar utama.

“Tidak boleh lagi hanya pembangunan saja, tetapi harus pembangunan berkelanjutan. Dan tonggaknya adalah perempuan,” ujarnya.

Ia menilai perempuan telah menunjukkan kapasitas luar biasa dalam berbagai bidang, termasuk riset dan pemodelan perubahan iklim. Bahkan, dalam beberapa hal, capaian tersebut dinilai melampaui laki-laki.

“Iklim sudah berubah, tetapi perilaku kita yang belum berubah. Ini yang menjadi persoalan,” tegasnya.

Sementara itu, Hana Satriyo dari The Asia Foundation yang hadir secara daring menekankan bahwa perempuan, khususnya di tingkat akar rumput, telah lama menjadi garda depan dalam menjaga lingkungan dan menghadapi dampak krisis iklim.

Menurutnya, pengalaman dan pengetahuan perempuan tersebut perlu diakui serta diperkuat melalui kebijakan yang inklusif dan kolaboratif.

Dalam forum yang sama, Mia Siscawati, Ketua Program Studi Kajian Gender SPPB UI, mengaitkan tema seminar dengan semangat emansipasi R.A. Kartini.

“Dari Kartini, kita belajar tentang optimisme, resiliensi, pentingnya pendidikan, serta keberanian mendorong perubahan sosial. Hari ini, itu kita sebut sebagai transformasi,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa krisis iklim tidak dapat dilepaskan dari persoalan ketidakadilan gender dan sosial yang memperburuk kondisi kelompok rentan, terutama perempuan.

“Perempuan di tingkat akar rumput telah menjadi garda depan dalam aksi iklim. Kita perlu belajar dari pengalaman mereka dan menjadikannya dasar dalam penyusunan kebijakan,” katanya.

Seminar ini diselenggarakan melalui kerja sama Program Studi Kajian Gender SPPB UI, PILAR Nusantara (PINUS), dan didukung oleh The Asia Foundation. Forum ini mempertemukan aktivis, akademisi, dan pembuat kebijakan untuk memperkuat kolaborasi dalam mendorong aksi iklim yang inklusif dan berkeadilan.

Diskusi juga menghadirkan berbagai perspektif, mulai dari pengalaman perempuan penjaga hutan, praktisi pendampingan komunitas, hingga pemangku kebijakan di sektor kehutanan.

Forum ini menegaskan bahwa masa depan berkelanjutan hanya dapat terwujud jika perempuan tidak hanya dilibatkan, tetapi juga diberi ruang untuk memimpin dalam aksi.