Beli Hak Siar Rp1,3 T Pakai APBN, Streaming Piala Dunia TVRI Malah Berbayar Lewat OTT Milik Adik Prabowo

Jurnalis: Zulfikar Rasyid

Kabar Baru, Jakarta – Kebijakan penyiaran digital ajang Piala Dunia 2026 di Indonesia menuai sorotan tajam. Berbeda dengan negara tetangga, Malaysia, yang menggratiskan total layanan menonton Piala Dunia 2026 baik melalui televisi maupun platform streaming, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) hanya menggratiskan tayangan melalui siaran terestrial (televisi analog/digital biasa).

Padahal, TVRI diketahui telah menggelontorkan anggaran fantastis mencapai Rp1,3 triliun untuk membeli paket hak siar eksklusif turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Langkah pembelian hak siar ini awalnya disebut-sebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang berjanji menghadirkan siaran Piala Dunia secara gratis bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Jual Hak Siar ke FolaPlay

Polemik mencuat setelah TVRI memilih menjual sebagian hak siar digitalnya (internet dan seluler) kepada mitra platform Over-The-Top (OTT) swasta, meskipun TVRI sebenarnya memiliki infrastruktur platform OTT internal sendiri. Keputusan bisnis ini menyebabkan layanan siaran langsung Piala Dunia 2026 melalui jaringan internet menjadi berbayar bagi publik.

TVRI diketahui menjalin kemitraan dengan platform OTT bernama FolaPlay, yang dikelola oleh PT Folago Digital Media. Dalam operasionalnya, perusahaan tersebut kemudian menggandeng PT Solusi Sinergi Digital Tbk selaku penyedia layanan jaringan “Internet Rakyat” (IRA).

Melalui kolaborasi tersebut, IRA dan FolaPlay menawarkan paket komersial berupa bundling. Pelanggan yang berlangganan layanan internet IRA seharga Rp100.000 bisa mendapatkan akses menonton Piala Dunia. Sementara untuk paket mandiri (standalone), FolaPlay mematok tarif sebesar Rp25.000 per minggu atau Rp85.000 untuk akses penuh selama satu turnamen.

Secara mengejutkan, entitas bisnis yang menaungi platform OTT FolaPlay dan Internet Rakyat (IRA) ini diketahui sangat lekat dengan nama Hashim Djojohadikusumo, seorang pebisnis senior yang juga merupakan adik kandung dari Presiden RI, Prabowo Subianto. Hashim disebut-sebut memiliki peran strategis di dalam perusahaan yang menaungi kedua layanan digital berbayar tersebut.

Ironi Anggaran Negara dan Dugaan Konflik Kepentingan

Menyikapi struktur kemitraan yang dinilai janggal ini, Komunitas Cinta Indonesia (KCI) melayangkan kritik keras. KCI mendesak adanya transparansi penuh dari jajaran direksi TVRI mengenai alasan pelepasan hak siar internet kepada pihak ketiga yang berafiliasi dengan lingkaran istana.

Ketua KCI, Moh. Aldy Maulana, menyayangkan mengapa janji siaran gratis dari kepala negara justru berujung pada komersialisasi digital yang menguntungkan korporasi tertentu.

“Ini adalah ironi besar dalam dunia penyiaran kita. Malaysia saja bisa menggratiskan streaming untuk rakyatnya, kenapa Indonesia yang sudah bayar Rp1,3 triliun pakai uang negara justru membiarkan rakyatnya ditarik biaya lagi kalau mau nonton lewat HP atau atau sejenisnya? TVRI punya platform streaming sendiri, kenapa harus dilempar ke FolaPlay?” ujarnya.

Lebih lanjut, Aldy menyoroti potensi adanya konflik kepentingan (conflict of interest) yang sangat kental di balik penunjukan mitra OTT TVRI tersebut.

“Ketika platform berbayar ini ternyata lekat dengan nama Pak Hashim, adik dari Presiden sendiri, maka wajar jika publik curiga. Apakah janji siaran gratis dari Presiden Prabowo ini sengaja dibelokkan di tengah jalan oleh oknum tertentu demi keuntungan bisnis keluarga atau kelompok? KCI mendesak KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) dan BPK untuk mengaudit kontrak kerja sama ini. Jangan sampai hak publik yang dibiayai anggaran negara dikorbankan demi membesarkan bisnis digital tertentu,” tegas Aldy secara langsung.