Bupati Sanusi Lantik Anaknya Jadi Kadis DLH, Aktivis HMI Kecam Budaya Nepotisme di Pemkab Malang

Jurnalis: Muhammad Oby

Kabarbaru, Malang – Pelantikan ratusan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang oleh Bupati Muhammad Sanusi menuai kritikan oleh aktivis HMI Malang.

Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam, Ghazali, secara tegas mengkritik dugaan praktik nepotisme yang dinilai mencederai semangat reformasi birokrasi di daerah.

Sorotan ini menguat setelah salah satu pejabat yang dilantik, Ahmad Dzulfikar Nurrahman yang merupakan anak kandung Bupati diangkat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Malang.

Menurut Ghazali, pengangkatan anggota keluarga kepala daerah dalam jabatan strategis berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem meritokrasi di lingkungan pemerintahan.

“Ini bukan sekadar soal prosedur administratif, tapi menyangkut etika publik. Ketika anak seorang bupati menduduki jabatan strategis, publik berhak mempertanyakan apakah prosesnya benar-benar objektif atau sarat kepentingan,” tegasnya.

Ia menilai, meskipun pelantikan tersebut secara formal dapat memenuhi ketentuan administratif, namun secara moral hal ini mencerminkan masih kuatnya budaya nepotisme di tingkat daerah.

Ghazali juga menyinggung komitmen pemerintah daerah yang kerap digaungkan terkait penerapan sistem merit dan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Ia menilai, komitmen tersebut akan sulit dipercaya jika praktik-praktik yang berpotensi mengarah pada nepotisme masih terjadi.

“Bagaimana mungkin bicara soal profesionalisme dan akuntabilitas, jika dalam praktiknya justru memberi ruang pada relasi kekuasaan berbasis keluarga,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ghazali mendesak agar pengawasan dari lembaga independen diperkuat, serta meminta Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk turun melakukan evaluasi terhadap proses pengangkatan jabatan tersebut.

Ia juga mengingatkan bahwa praktik nepotisme merupakan bagian dari perilaku yang bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang selama ini menjadi agenda utama reformasi birokrasi di Indonesia.

“Jika ini dibiarkan, maka ke depan bukan tidak mungkin jabatan publik akan semakin dikuasai oleh lingkaran keluarga dan kroni kekuasaan. Ini berbahaya bagi demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang sehat,” pungkasnya.