PLN Setor Rp10 Miliar PAD untuk Kota Sorong, Komisi IV DPRK Dorong Pemerataan Listrik dan MoU Baru

Jurnalis: Zuhri

Kabar Baru, Sorong – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Sorong melakukan kunjungan kerja ke kantor PT PLN (Persero) dalam rangka mengevaluasi kontribusi dan pelayanan kelistrikan di Kota Sorong.

Kunjungan ini juga mengangkat isu strategis terkait pemerataan jaringan listrik hingga ke daerah-daerah terluar seperti Kelurahan Giwu dan wilayah kepulauan.

Ketua Komisi IV DPRK Kota Sorong, Saman Bugis, saat dikonfirmasi kabarbaru.co pada Jumat (11/7/2025) mengungkapkan bahwa pihaknya memberikan perhatian serius terhadap distribusi jaringan listrik di wilayah Kota Sorong yang masih belum merata.

“Kami menyuarakan aspirasi masyarakat dari hasil reses, di mana masih banyak wilayah yang belum terlayani listrik secara optimal. Ini menyangkut masa depan pendidikan, ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat kita,” ujar Saman Bugis.

Dalam pertemuan tersebut, pihak PLN membeberkan capaian positif yakni penyetoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp8,3 miliar lebih untuk Kota Sorong selama periode Januari hingga Juni 2025. Selain itu, terdapat sisa sekitar Rp2,4 miliar yang akan diselesaikan, sehingga total kontribusi PAD dari PLN tahun ini diproyeksikan mencapai Rp10 miliar.

Saman Bugis menyambut baik hal ini dan menilai capaian tersebut merupakan bukti nyata kontribusi PLN dalam mendukung pembangunan daerah.

“PLN sudah menunjukkan komitmennya melalui penyetoran PAD yang signifikan. Ini patut diapresiasi, karena kontribusi sebesar itu adalah salah satu yang terbesar dari BUMN yang beroperasi di Kota Sorong,” jelasnya.

Ia juga menyebutkan bahwa keberhasilan capaian PAD tidak lepas dari kebijakan tata kelola yang baik di masa kepemimpinan Penjabat Wali Kota sebelumnya, Bernhard E. Rondonuwu.

“Kami berharap Wali Kota Sorong saat ini dapat melanjutkan praktik-praktik baik, termasuk dalam memperkuat kerja sama melalui MoU dengan PLN dan BUMN lainnya. Ini penting agar PAD kita terus bertumbuh,” kata Saman.

Sebagai tindak lanjut, Komisi IV DPRK Kota Sorong memastikan akan melakukan pemantauan rutin terhadap sumber-sumber PAD dari BUMN maupun sektor lainnya guna menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Kami ingin PAD ini benar-benar berdampak langsung ke masyarakat. Untuk itu kami akan kawal secara ketat agar tidak hanya besar di angka, tapi juga besar di manfaat,” tegas Saman Bugis.

Kunjungan kerja ini menjadi salah satu langkah konkret legislatif dalam mendorong pemerataan pembangunan dan optimalisasi pendapatan daerah di Kota Sorong.