Sekolah Negeri Harus Berhenti Menyamakan Diri dengan Swasta

Editor: Ahmad Arsyad

Kabar Baru, Opini – Mendekati tahun ajaran baru, pemandangan orang tua mengeluh soal mahalnya biaya pendidikan kembali mencuat di lini masa dan grup-grup WhatsApp wali murid.

Ironisnya, keluhan ini tidak hanya datang dari sekolah swasta, tapi juga dari sekolah negeri. Padahal, sekolah negeri seharusnya menjadi benteng terakhir pemerataan akses pendidikan bagi semua kalangan.

Sudah saatnya kita bersuara: pendidikan bukan barang mewah. Pendidikan adalah hak yang dijamin konstitusi, bukan beban yang diwariskan tiap awal tahun ajaran.

Di sebuah sekolah negeri di Kota Malang, misalnya, seorang ibu rumah tangga mengaku harus membayar hampir Rp1.200.000 hanya untuk seragam dan buku di awal tahun ajaran.

Itu belum termasuk iuran kegiatan tahunan dan sumbangan sukarela pembangunan mushola sekolah. Katanya negeri, tapi kenapa rasanya seperti sekolah mahal? keluhnya. Keluhan semacam ini bukan satu atau dua kasus, tapi mencerminkan gejala sistemik yang terus berulang setiap tahun ajaran baru.

Ini bukan hanya persoalan teknis administrasi. Ini soal keadilan sosial. Kita sering mendengar slogan pendidikan adalah hak semua warga negara, tapi realisasinya menunjukkan bahwa hak itu masih bersyarat: tergantung dompet orang tua, lokasi tempat tinggal, dan relasi sosial mereka.

Lebih parah lagi, kondisi ini kian menyulitkan siswa dari kelompok rentan seperti anak berkebutuhan khusus. Meski pemerintah daerah sudah mulai menyediakan kuota bagi siswa inklusi seperti penyediaan 773 kursi di beberapa tempat, tanpa fasilitas dan pelatihan guru yang memadai, mereka tetap jadi kelompok pinggiran di ruang belajar.

Sudah saatnya pemerintah daerah lewat Dinas Pendidikan dan DPRD benar-benar turun tangan. Evaluasi anggaran operasional sekolah, audit transparansi biaya awal tahun, hingga pengawasan terhadap pungutan yang tidak wajib tapi terasa wajib harus dilakukan dengan serius. Ini bukan hanya soal angka, tapi tentang menjaga kepercayaan masyarakat pada sekolah negeri.

Pendidikan yang adil bukan tentang membandingkan siapa yang lebih unggul dalam fasilitas, tapi tentang siapa yang tidak tertinggal dalam kesempatan.

Jika sekolah negeri terus beroperasi layaknya sekolah swasta dengan tarif tinggi dan eksklusivitas gaya, maka kita sedang menyuburkan jurang sosial atas nama formalitas pendidikan.

*Penulis adalah Ach Nur Fairuzie, Mahasiswa Biologi Universitas Islam Malang.