Kejari MBD Sosialisasikan Pendampingan Hukum Pengelolaan Dana Desa kepada Kades se-Kecamatan Moa

Jurnalis: Azzahra Bahiyyah

KABAR BARU, MOA, MALUKU BARAT DAYA – Kejaksaan Negeri (Kejari) Maluku Barat Daya terus berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel. Langkah nyata ini dibuktikan melalui Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) yang menggelar kegiatan Sosialisasi Pendampingan Hukum Pengelolaan Dana Desa pada Rabu, 15 Juli 2026.

Kegiatan strategis yang berpusat di Balai Desa Werwaru, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku ini dihadiri oleh Aparat Perangkat Desa (APD)—Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kaur Keuangan dari 10 desa yang terdiri dari 7 desa definitif dan 3 desa persiapan di wilayah Kecamatan Moa. Turut hadir dalam acara tersebut Camat Moa, Sdr. Musa A. Tetrapoik, S.Pd., serta jajaran personel Kejari Maluku Barat Daya.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Sdr. RM. Yudha Pratama, S.H., selaku Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) pada Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya. Dalam pemaparannya, Kasi Datun menyampaikan bahwa Jaksa Pengacara Negara merupakan mitra kerja pemerintah dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya terkait pengelolaan dana desa.

Selain itu, ia menegaskan bahwa Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya juga membuka layanan konsultasi hukum gratis bagi seluruh lapisan masyarakat dan perangkat desa. Layanan ini bertujuan untuk memberikan ruang berdiskusi serta mencari solusi bersama terkait berbagai permasalahan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, maupun permasalahan hukum lainnya.

Untuk memberikan pemahaman yang komprehensif, sosialisasi ini menghadirkan dua materi utama yang dipaparkan oleh Jaksa Pengacara Negara dan Calon Jaksa pada Kejari Maluku Barat Daya. Materi pertama mengenai Pengenalan Institusi Kejaksaan Republik Indonesia dipaparkan oleh Sdr. Antonius Andrew Lysandro, S.H. selaku Penelaah Penuntutan dan Penegakan Hukum (Calon Ahli Pertama – Jaksa) pada Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya.

Sementara itu, materi kedua mengenai Pendampingan Hukum Pengelolaan Dana Desa disampaikan secara mendalam oleh Sdr. Samuel Y. Y. Matthews, S.H., M.Han., CLA. selaku Kepala Subseksi Datun pada Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya.

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi interaktif tanya jawab bersama para peserta. Seluruh perangkat desa tampak antusias memanfaatkan momen ini untuk berkonsultasi mengenai berbagai tantangan hukum di lapangan, sebelum akhirnya rangkaian acara ditutup dengan pemberian sertifikat penghargaan kepada seluruh peserta kegiatan.

Pada akhir kegiatan, para Kepala Desa se-Kecamatan Moa memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap upaya Tim Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya yang telah mengadakan kegiatan tersebut. Program ini dinilai sangat bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman hukum aparatur desa demi kelancaran pembangunan daerah.