Aktivis Jember Kritik Bupati Fawait: Sekolah Rakyat Jadi Anak Emas, Sekolah Swasta Terpinggirkan

Jurnalis: Munawir Zaini

Kabar Baru, Jember–Aktivis Pendidikan Jember Berkualitas, Albadi, mengkritik sikap Pemerintah Kabupaten Jember yang dinilainya terlalu fokus mendukung program Sekolah Rakyat (SR) dibandingkan memperhatikan kondisi sekolah swasta yang selama ini menghadapi berbagai persoalan serius.

Kritik tersebut mencuat setelah Bupati Jember Muhammad Fawait menginstruksikan camat, lurah, dan kepala desa untuk membantu memenuhi kebutuhan peserta didik Sekolah Rakyat. Selain itu, pihak Sekolah Rakyat juga mengusulkan skema guru tamu dengan honor mencapai Rp200 ribu per hari guna mengatasi kekurangan tenaga pendidik.

Menurut Albadi, perhatian dan mobilisasi sumber daya pemerintah yang begitu besar terhadap Sekolah Rakyat menimbulkan pertanyaan di tengah kondisi banyaknya sekolah swasta yang selama bertahun-tahun berjuang dengan berbagai keterbatasan.

“Semua masyarakat Jember pasti tahu bagaimana keadaan sekolah swasta di Kabupaten Jember. Kondisinya sangat memprihatinkan. Banyak yang bangunannya kurang layak, banyak yang kekurangan subsidi keuangan, dan juga mengalami minimnya minat murid untuk bersekolah di sana,” Ujar Albadi dalam keteranga tertulis yang diterima Jurnalis Kabarbaru di Jember, Selasa (14/7/2026).

Ia menilai berbagai persoalan yang dihadapi sekolah swasta tidak jauh berbeda dengan tantangan yang kini dihadapi Sekolah Rakyat. Namun, respons pemerintah daerah terhadap kedua lembaga pendidikan tersebut dinilai tidak seimbang.

“Saya memandang sikap bupati kurang adil. Kenapa disaat sekolah swasta mengalami keterbatasan seperti yang saat ini dialami Sekolah Rakyat, tidak ada gerakan yang sama? Tidak ada instruksi yang melibatkan camat, lurah, atau kepala desa untuk ikut membantu mencarikan solusi bagi sekolah-sekolah swasta,” tegasnya.

Albadi juga menyoroti rencana pemberian honor sebesar Rp200 ribu per hari bagi guru tamu yang mengajar di Sekolah Rakyat. Menurutnya, kebijakan tersebut kontras dengan kondisi ribuan guru honorer, khususnya di sekolah swasta, yang hingga kini masih menerima penghasilan jauh di bawah tingkat kesejahteraan yang layak.

“Kita tentu mendukung upaya pemenuhan kebutuhan guru di Sekolah Rakyat. Namun yang perlu menjadi perhatian, masih banyak guru honorer di sekolah swasta yang bertahun-tahun mengabdi dengan gaji yang sangat kecil, bahkan ada yang tidak sampai setara dengan honor guru tamu yang ditawarkan Sekolah Rakyat dalam sehari,” katanya.

Ia menilai persoalan kesejahteraan guru honorer seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Sebab, selama ini banyak sekolah swasta bertahan berkat dedikasi para guru yang tetap mengajar meski menerima honor yang minim.

“Jangan sampai pemerintah terkesan cepat mencari solusi untuk kekurangan guru di Sekolah Rakyat, tetapi menutup mata terhadap nasib guru honorer di sekolah swasta yang selama ini menjadi tulang punggung pendidikan masyarakat,” ujarnya.

Albadi menegaskan bahwa dirinya tidak menolak keberadaan maupun program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah pusat. Namun, ia mengingatkan agar pemerintah daerah tidak mengabaikan sekolah swasta yang telah lama berkontribusi dalam mencerdaskan generasi muda di Kabupaten Jember.

Menurutnya, keberpihakan pemerintah harus diwujudkan secara proporsional kepada seluruh lembaga pendidikan, baik negeri, swasta, maupun program pendidikan baru yang dibentuk pemerintah.

“Jangan sampai muncul kesan bahwa Sekolah Rakyat menjadi anak emas yang mendapatkan seluruh perhatian pemerintah, sementara sekolah swasta yang sudah puluhan tahun mengabdi justru semakin terpinggirkan. Pendidikan harus dipandang sebagai satu kesatuan ekosistem yang perlu mendapatkan dukungan yang setara,” katanya.

Albadi berharap Pemerintah Kabupaten Jember segera melakukan pemetaan terhadap kondisi sekolah-sekolah swasta yang mengalami kesulitan, baik dari aspek sarana-prasarana, pembiayaan, kesejahteraan guru, maupun jumlah peserta didik. Ia juga mendorong adanya kebijakan yang lebih berkeadilan agar seluruh lembaga pendidikan mendapatkan perhatian yang sama.

“Kalau pemerintah bisa bergerak cepat untuk membantu Sekolah Rakyat, maka seharusnya semangat yang sama juga diberikan kepada sekolah swasta. Jangan sampai ada kesenjangan perhatian dalam dunia pendidikan di Kabupaten Jember,” pungkasnya.