Sanitasi dan Ketimpangan: Wajah Lain Pembangunan Indonesia

Editor: Bahiyyah Azzahra

Kabar Baru, Kolom – Pertumbuhan ekonomi sering dijadikan ukuran utama keberhasilan pembangunan. Ketika angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) meningkat, suatu daerah dianggap semakin maju dan sejahtera. Namun di balik angka-angka pertumbuhan tersebut, terdapat pertanyaan yang jarang diajukan: apakah pertumbuhan ekonomi benar-benar menghadirkan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh masyarakat?

Salah satu cara paling sederhana untuk menjawab pertanyaan itu adalah dengan melihat akses sanitasi layak. Sanitasi bukan sekadar persoalan kebersihan lingkungan atau pembangunan infrastruktur, tetapi indikator nyata dari keadilan pembangunan dan kualitas kesejahteraan masyarakat.

Sanitasi: Masalah Lama di Tengah Pembangunan Modern

Air bersih dan sanitasi layak merupakan kebutuhan dasar manusia sekaligus target utama Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan ke-6. Namun realitas di Indonesia menunjukkan bahwa akses terhadap layanan dasar ini masih menghadapi tantangan serius.

Data nasional menunjukkan bahwa akses air minum layak mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2021, akses rumah tangga terhadap air minum layak mencapai 84,15 persen, namun turun menjadi 79,85 persen pada 2022 sebelum kembali meningkat menjadi 82,36 persen pada 2023. Angka ini menunjukkan bahwa pencapaian layanan dasar masih belum stabil dan rentan terhadap tekanan ekonomi maupun perubahan lingkungan.

Kondisi tersebut semakin kompleks ketika pertumbuhan penduduk berjalan lebih cepat dibanding peningkatan kapasitas layanan air bersih. Produksi air bersih nasional hanya tumbuh sekitar 0,28 persen, sementara pertumbuhan penduduk mencapai 1,17 persen. Ketimpangan antara kebutuhan dan ketersediaan ini menciptakan tekanan baru, terutama di wilayah perkotaan yang mengalami urbanisasi cepat dan daerah pedesaan yang infrastrukturnya masih terbatas.

Ketika Pertumbuhan Tidak Menetes ke Semua Wilayah

Selama ini terdapat asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi otomatis meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun kenyataan di lapangan tidak selalu demikian. Banyak daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi masih menghadapi kesenjangan akses sanitasi.

Penelitian yang menganalisis data lintas provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa akses sanitasi layak tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya ekonomi daerah, tetapi juga oleh distribusi kesejahteraan di dalamnya. Ketimpangan ekonomi dan tingkat kemiskinan justru memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap kemampuan masyarakat memperoleh fasilitas sanitasi yang layak.

Artinya, pembangunan ekonomi yang tidak merata dapat menghasilkan paradoks: wilayah tampak maju secara statistik, tetapi sebagian masyarakatnya tetap hidup tanpa akses layanan dasar.

Perbedaan antara wilayah perkotaan dan pedesaan juga memperlihatkan gambaran yang jelas. Daerah dengan infrastruktur ekonomi kuat cenderung memiliki akses sanitasi lebih baik, sementara wilayah dengan keterbatasan ekonomi menghadapi hambatan berlapis, mulai dari keterbatasan pembiayaan hingga rendahnya kualitas layanan publik.

Apa Kata Data Ekonomi Wilayah?

Analisis regresi panel yang dilakukan menggunakan data antar provinsi menunjukkan temuan penting mengenai faktor-faktor yang memengaruhi akses sanitasi di Indonesia.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa PDRB berpengaruh positif terhadap akses sanitasi, yang berarti pertumbuhan ekonomi tetap memiliki peran dalam meningkatkan penyediaan infrastruktur dasar. Namun, faktor yang paling menentukan justru adalah ketimpangan ekonomi dan kemiskinan.

Gini Ratio terbukti berpengaruh negatif secara signifikan terhadap akses sanitasi. Semakin tinggi ketimpangan pendapatan suatu wilayah, semakin besar pula kesenjangan masyarakat dalam memperoleh fasilitas sanitasi layak. Hal yang sama terjadi pada tingkat kemiskinan, di mana daerah dengan persentase penduduk miskin tinggi menunjukkan akses sanitasi yang lebih rendah.

Di sisi lain, angka harapan hidup memiliki hubungan positif dengan sanitasi. Wilayah dengan kualitas kesehatan dan lingkungan yang lebih baik cenderung memiliki sanitasi yang lebih memadai. Secara simultan, seluruh variabel ekonomi dan sosial tersebut terbukti memengaruhi akses sanitasi secara signifikan.

Temuan ini menunjukkan bahwa sanitasi bukan sekadar persoalan teknis pembangunan, melainkan hasil interaksi kompleks antara ekonomi, kesehatan, dan struktur sosial wilayah.

Sanitasi sebagai Cermin Keadilan Pembangunan

Jika sanitasi dipahami hanya sebagai proyek pembangunan fisik, maka solusi yang dihasilkan akan selalu terbatas pada pembangunan fasilitas baru. Padahal persoalan utamanya sering kali terletak pada kemampuan masyarakat untuk mengakses, membiayai, dan mempertahankan layanan tersebut.

Ketimpangan ekonomi membuat manfaat pembangunan tidak dirasakan secara merata. Kelompok masyarakat berpendapatan rendah sering kali berada di wilayah dengan layanan terbatas, sehingga kesenjangan sanitasi terus berulang dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Dalam konteks ini, sanitasi sesungguhnya menjadi indikator keadilan pembangunan. Ia menunjukkan apakah pertumbuhan ekonomi benar-benar inklusif atau hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu.

Menuju Kebijakan yang Lebih Terintegrasi

Temuan ini memberikan pesan penting bagi perumusan kebijakan publik. Peningkatan akses sanitasi tidak cukup dilakukan melalui pembangunan infrastruktur semata. Diperlukan pendekatan yang mengintegrasikan kebijakan ekonomi, pengentasan kemiskinan, kesehatan masyarakat, dan pembangunan wilayah secara bersamaan.

Daerah dengan PDRB rendah membutuhkan dukungan investasi yang lebih besar, sementara wilayah dengan ketimpangan tinggi memerlukan kebijakan redistribusi yang mampu menjangkau kelompok rentan. Selain itu, perencanaan pembangunan sanitasi perlu berbasis data wilayah agar intervensi kebijakan lebih tepat sasaran.

Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, swasta, dan masyarakat juga menjadi kunci untuk memastikan layanan sanitasi tidak hanya tersedia, tetapi juga berkelanjutan.

Lebih dari Sekadar Infrastruktur

Pada akhirnya, sanitasi bukan hanya soal toilet, pipa, atau jaringan air limbah. Ia mencerminkan bagaimana pembangunan memperlakukan warganya.

Ketika akses sanitasi masih ditentukan oleh tingkat kemiskinan dan ketimpangan wilayah, maka pembangunan belum sepenuhnya menghadirkan kesejahteraan yang merata. Karena itu, memperbaiki sanitasi berarti juga memperbaiki cara kita membangun dari sekadar mengejar pertumbuhan menuju menciptakan keadilan pembangunan.

Sebab ukuran kemajuan sebuah bangsa bukan hanya seberapa cepat ekonominya tumbuh, tetapi seberapa banyak warganya dapat hidup sehat dan bermartabat.

*) Penulis adalah Gentur Jalunggono, Dosen Universitas Tidar.