Menjelang Tahun Politik 2024, Indonesia Butuh Platform Saber Hoaks

Editor: Ahmad Arsyad

Kabar Baru, Opini – Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan pengaruh yang cukup besar pada proses komunikasi dan pertukaran informasi.

Meskipun kehadiran alat komunikasi modern dianggap dapat menjawab tantangan perkembangan dunia, tetapi tidak sepenuhnya praktik komunikasi modern berjalan baik.

Tidak terkontrolnya perputaran informasi beresiko maraknya informasi maupun berita palsu (hoaks).

Fenomena tersebut menimbulkan tantangan tersendiri mengenai perdebatan kualitas dan kontrol informasi di ruang virtual yang selalu berkembang.

Oleh karena itu, kehadiran pemerintah bersama stakeholders dibutuhkan dalam upaya strategi pengawasan khusus tersebarnya hoaks. Sinergitas antar institusi/lembaga juga diperlukan dalam rangka klarifikasi isu yang beredar menjelang tahun politik 2024.

Kecenderungan polarisasi kian tampak jika berita hoaks bermuatan politik semakin merebak dan paltform kanal aduan pencegah hoaks masih terbatas.

Faktor pendorong aktor politik untuk menggunakan hoaks sebagai alat untuk menjatuhkan lawan di mata publik. Hal ini dapat dilihat dari maraknya berita yang menyangkut tokoh publik maupun
simpang siur kebijakan yang tidak dapat dipastikan kebenarannya.

Masyarakat terancam terpengaruh informasi yang tidak layak konsumsi. Ujaran kebencian dan narasi saling menyerang antar individu maupun kelompok dimedia sosial juga menimbulkan kegaduhan yang meluas.

Selain politik, prevalensi hoaks juga dilatarbelakangi oleh kepentingan ekonomi. Terdapat kecenderungan kepentingan politik dan ekonomi berjalan beriringan, sehingga cara-cara yang timbul menjadi tidak etis berwujud narasi kebohongan dan prasangka untuk menyerang lawan.

Rendahnya literasi digital di Indonesia menjadi pemicu persebaran berita hoaks yang kian tidak terkendali. Perlu adanya pengembangan sistem yang dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat untuk menguji kebenaran suatu berita.

Jika masyarakat masih diposisikan sebagai partisipan, minimal pemerintah level daerah sudah menyediakan platform khusus yang dapat dijadikan rujukan masyarakat untuk bertanya atau melakukan permohonan verifikasi keakuratan informasi.

Beberapa daerah sudah melaksanakan amanat pemerintah pusat yang termaktub dalam berbagai regulasi termasuk PERPRES No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE) yang diwujudkan melalui berbagai kanal atau platform yang secara khusus menyediakan ruang bagi masyarakat untuk melakukan laporan atau permohonan validasi kebenaran informasi.

Beberapa daerah tersebut antara lain Provinsi DKI Jakarta dengan program Jakarta Lawan Hoaks dan Kaltim Saber Hoaks. Dua daerah tersebut terinspirasi oleh Provinsi Jawa Barat sebagai pemerintah daerah pertama yang menginisiasi program saber hoaks dengan kanal khusus dengan memanfaatkan media sosial.

Platform Jabar Saber Hoaks dinilai adaptif sehingga menginspirasi daerah lain untuk mereplika dan membentuk unit saber hoaks di wilayah mereka
masing-masing.

Sepanjang tahun 2022 Jabar Saber Hoaks telah menerima aduan dari masyarakat
terkait berita atau isu yang beredar sebanyak 1.171 isu. Semua laporan yang masuk diverifikasi dengan menggunakan media analytic dan hoax analyzer.

Platform yang tersedia terdapat fitur lacak aduan yang berfungsi untuk mengetahui kepastian laporan. Selain itu, fitur lacak diharapkan dapat
meningkatkan kepercayaan masyarakat sebab proses pelayanan dapat dipantau secara transparan.

Provinsi lain dengan populasi penduduk yang tinggi seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah belum memiliki kanal khusus penangkal hoaks. Jawa Tengah masih menginduk pada program LaporGub
yang mewadahi laporan permasalahan sosial masyarakat.

Sedangkan Jawa Timur masih dalam
upaya perencanaan pembentukan komite komunikasi digital. Sebagai provinsi dengan populasi penduduk yang tinggi dan penetrasi pengguna internet yang cukup besar.

Menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencapai angka 26 juta di tahun 2020 maka penting bagi pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk membentuk platform serupa untuk
mengendalikan hoaks.

Sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui, peribahasa tersebut cocok dikaitkan dengan platform saber hoaks. Sebab sumber persoalan gesekan antar masyarakat akibat hoaks adalah
bersumber dari rendahnya literasi digital akibat dari rendahnya literasi membaca.

Hadirnya program saber hoaks sekaligus memberikan edukasi bagi masyarakat akan pentingnya menyaring informasi. Pemerintah lebih banyak memiliki kemampuan untuk berkontribusi dengan
menyediakan sistem untuk mengurangi konten negatif.

Dampak positif yang diharapkan, selain
berkurangnya konten negatif di masyarakat juga tersirat edukasi langsung di lapangan yang
dikemas dalam berbagai program sosialisasi.

Karena pemerintah memiliki kewajiban untuk mewujudkan situasi yang kondusif baik daring maupun luring maka pemerintah harus memastikan
bahwa internet kita adalah internet yang bersih, selektif, dan aman.

Paltform saber hoaks yang diwujudkan dalam sistem khusus dan media sosial juga membantu pemerintah untuk lebih fleksibel dalam melakukan pelayanan.

Jika program ini masih berjalan konvensional berdasarkan kehadiran secara fisik, maka proses pelayanan verifikasi informasi akan berjalan lebih lama.

Tim saber hoaks dapat berkoordinasi dengan pihak kepolisian jika mendapati beredarnya berita bohong yang dinilai perlu mendapat penindakan.

Kerja sama dengan kepolisian sangat
penting jika ada satu account atau sumber informasi yang sifatnya terus menerus dan meresahkan masyarakat dapat dilaporkan ke pihak kepolisian agar ditindak sesuai Undang-Undang yang berlaku.

Koordinasi antar lembaga yang kuat akan membantu tim penyelenggara saber hoaks dalam hal klarifikasi isu. Tim pengelola program diharapkan melibatkan anak-anak milenial yang
ahli di bidang IT karena generasi millenial sangat rentan terhadap bahaya hoaks.

Pentingnya membentuk platform saber hoaks karena dapat membantu pemerintah dalam upaya monitoring
grafik laporan sesuai konteks permasalahan.

Isu-isu dan informasi yang beredar di masyarakat dapat direkapitulasi dalam kurun waktu tertentu sehingga masyarakat dapat mengetahui tren
informasi yang beredar.

* Penulis adalah Elystia Rini, Mahasiswi Pascasarjana UNDIP