Saat Hutan Terancam Api, Ini Strategi Besar yang Disiapkan di Purwakarta

Jurnalis: Deni Aping

Kabar Baru, Purwakarta – Upaya memperkuat pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus dilakukan Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Purwakarta. Salah satunya melalui penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Kontingensi Penanggulangan Bencana Karhutla yang melibatkan berbagai instansi terkait di Kabupaten Purwakarta.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor KPH Purwakarta, Sabtu (6/6/2026), itu menjadi wadah koordinasi sekaligus forum strategis untuk menyamakan persepsi dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan, khususnya menjelang musim kemarau.

FGD dihadiri Kasat Binmas Polres Purwakarta AKP Toto Herman Permana, SH, MH, Wakil Administratur KPH Purwakarta Mulyana Kurniawan, S.Hut., Kepala Bidang Pencegahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Purwakarta Kaliswara Nurdjaman, perwakilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Purwakarta Heryadi Erlan Wibisana Djuhayat, S.STP., serta sejumlah perwakilan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

Administratur KPH Purwakarta, Plt. Deden Yogi Nugraha, melalui Wakil Administratur KPH Purwakarta Mulyana Kurniawan mengatakan bahwa Perhutani telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi guna menekan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kerjanya.

Menurutnya, pencegahan menjadi fokus utama karena kebakaran hutan tidak hanya mengancam kelestarian ekosistem, tetapi juga berdampak terhadap kehidupan masyarakat dan keberlangsungan sumber daya alam.

“Perhutani secara rutin melaksanakan patroli preemtif dan preventif di kawasan rawan, melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar hutan, serta membangun pos-pos pemantauan karhutla sebagai bagian dari sistem deteksi dini. Kami terus meningkatkan kesiapsiagaan agar potensi kebakaran dapat dicegah sejak awal,” ujar Mulyana.

Ia menambahkan, keberhasilan upaya pencegahan karhutla sangat bergantung pada sinergi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, aparat keamanan, hingga masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan.

Sementara itu, perwakilan BPBD Kabupaten Purwakarta, Heryadi Erlan Wibisana Djuhayat, menegaskan bahwa penyusunan rencana kontingensi merupakan langkah penting dalam memperkuat sistem penanggulangan bencana yang terukur dan terkoordinasi.

Menurutnya, forum tersebut tidak hanya menjadi sarana bertukar informasi dan pengalaman, tetapi juga ruang untuk merumuskan strategi bersama dalam menghadapi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi saat bencana karhutla berlangsung.

“FGD ini merupakan bagian dari upaya memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penanggulangan bencana. Melalui forum ini, setiap pemangku kepentingan dapat memberikan masukan dan rekomendasi sehingga terbentuk langkah-langkah yang terencana dan efektif dalam menghadapi potensi karhutla,” katanya.

Heryadi berharap hasil diskusi yang dihasilkan dapat menjadi pedoman bersama dalam meningkatkan kesiapsiagaan, mempercepat respons penanganan, serta meminimalkan dampak yang ditimbulkan apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan.

Pada kesempatan yang sama, Kapolres Purwakarta melalui Kasat Binmas Polres Purwakarta AKP Toto Herman Permana menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dan kewaspadaan personel Polisi Kehutanan (Polhut) dalam menjaga kawasan hutan dari berbagai ancaman kerusakan, termasuk kebakaran.

Menurutnya, Polhut memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam melakukan deteksi dini terhadap potensi kerawanan yang muncul di kawasan hutan. Karena itu, kemampuan personel dalam membaca situasi, melakukan pencegahan, dan membangun koordinasi dengan aparat penegak hukum harus terus ditingkatkan.

“Peran Polhut sangat penting dalam menjaga kelestarian kawasan hutan. Mereka harus mampu mengidentifikasi potensi ancaman sejak dini, melakukan langkah-langkah pencegahan secara cepat dan tepat, serta menjalin koordinasi yang baik dengan kepolisian dan instansi terkait agar penanganan dapat dilakukan secara optimal,” ungkapnya.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut berpartisipasi menjaga kawasan hutan dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, serta segera melaporkan apabila menemukan indikasi terjadinya karhutla.

Melalui FGD tersebut, diharapkan terbangun komitmen bersama dan koordinasi yang semakin kuat antara Perhutani, pemerintah daerah, aparat keamanan, lembaga penanggulangan bencana, serta masyarakat dalam mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Purwakarta.

Kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci utama dalam menjaga kelestarian hutan sekaligus melindungi masyarakat dari dampak bencana karhutla yang dapat mengancam lingkungan, kesehatan, dan aktivitas sosial ekonomi. ***