Perwapa Desak Pemda Tepati Janji Pasca Kebakaran Pasar Juma’ah Purwakarta

Jurnalis: Deni Aping

Kabar Baru, Purwakarta – Persatuan Warga Pasar (Perwapa) Pasar Juma’ah kembali menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama puluhan pedagang korban kebakaran yang terjadi empat bulan lalu. Pertemuan berlangsung Kamis (31/7/2025) di sebuah toko sepatu di Jalan Suradireja, Kelurahan Nagri Kaler, Kecamatan Purwakarta.

Rakor tersebut digelar sebagai respons atas lambatnya tindak lanjut janji dari pemerintah daerah dan DPRD Purwakarta terkait penanganan pasca kebakaran. Peristiwa kebakaran yang melanda Pasar Juma’ah pada April lalu mengakibatkan kerugian hingga Rp7 miliar.

Ketua Perwapa, Iwan Sopwan Arif, yang akrab disapa Kang Iwan Jalinus, menegaskan bahwa hingga kini belum ada langkah konkret dari pemerintah.

“Kami tidak melihat adanya niat baik dari pemerintah daerah. Wakil Ketua DPRD sempat menjanjikan bantuan, tapi sampai hari ini belum ada realisasinya. Kami akan kirim surat resmi sebagai pengingat,” kata Kang Iwan.

Ia juga menyampaikan bahwa sebagian pedagang mengusulkan aksi unjuk rasa, namun hal itu masih ditahan demi menjaga ketertiban.

“Kami paham prosedur. Jangan emosional. Mari bertindak dengan kepala dingin. Tapi kalau tidak ada tindak lanjut, silakan ambil langkah masing-masing,” ujarnya.

Perwapa berencana mengirim surat resmi untuk meminta audiensi dengan pemerintah daerah. Mereka berharap Bupati maupun Wakil Bupati dapat hadir dalam pertemuan tersebut.

Adapun tuntutan yang disampaikan Perwapa meliputi tiga poin utama diantaranya, bantuan kemanusiaan yang adil dan merata, transparansi terkait asuransi dari pemerintah daerah, serta pengembalian fungsi Pasar Juma’ah sebagai zona niaga bagi pedagang eksisting.

Kang Iwan juga mengkritik sikap legislatif yang dinilainya pasif.

“Kami dua kali datang ke DPRD dan diterima baik. Tapi sejak kebakaran, belum ada satu pun anggota dewan yang datang ke lokasi. Mereka pikir masalah selesai karena ada relokasi ke STS, padahal kami menolak sejak awal,” tegasnya.

Menurutnya, relokasi ke STS bukan solusi ideal, justru menambah persoalan baru. Ia menekankan pentingnya dialog terbuka dan realisasi bantuan yang sempat dijanjikan.

“Kami dijanjikan akan dibuatkan payung hukum agar dana bantuan bisa disalurkan. Tapi hingga kini belum ada perkembangan,” pungkasnya. (*)