Mulyanto Minta Penyaluran BBM Bersubsidi Tepat Sasaran

Jurnalis: Sri Hartutik Sandora

KABARBARU, JAKARTA – Komisi VII DPR RI, Mulyanto menyampaikan mengenai penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran. Ia meminta pertamina bisa aktif membangun kerjasama, baik itu Polri, Samsat Pemda maupun BPH Migas.

Ia menjelaskan, dengan bersama lembaga tersbut Pertamina bisa menyusun daftar kendaraan yang berhak mendapat BBM bersubsidi. Sehingga dapat diketahui kepada siapa saja BBM bersubsidi ini disalurkan.

“Ini adalah langkah yang strategis agar BBM bersubsidi semakin tepat sasaran,” kata Mulyanto, Kamis, 7/4/2022.

Ia menegaskan dan mendesak BPH Migas untuk bekerjasama dengan Polri agar bisa menegakkan pengawasan terhadap pengguna solar bersubsidi oleh pihak industri. Terutama kendaraan pertambangan dan kendaraan perkebunan sawit.

“Aturannya sudah ada namun penegakan hukumnya masih sangat lemah. Jadi usulan Pertamina untuk penyusunan daftar black list kendaraan ini cocok dengan aturan tersebut,” tegasnya.

Ia mengharapkan agar ke depan BPH Migas beserta Pertamina bisa merumuskan regulasi pelarangan penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan mewah.

“Hal ini penting, agar penyaluran BBM bersubsidi benar-benar tepat sasaran serta bisa dinikmati secara penuh bagi masyarakat luas yang membutuhkan,”pungkasnya.

Selain itu, ini juga menyangkut dengan rasa keadilan. Dimana orang kaya pengguna mobil mewah diminta legowo untuk menggunakan BBM non subsidi.

Untuk diketahui, dalam Kunjungan Spesifik Komisi VII DPR RI ke Pertamina Regional Jawa Bagian Barat di Karawang, Kepala Pertamina Regional Jawa Bagian Barat mengangkat isu, bahwa selama ini kendaraan yang berhak mendapat BBM PSO belum terdaftar dengan baik. Sehingga perlu untuk menyusun list kendaraan yang berhak mendapat BBM PSO, agar penyaluran BBM PSO semakin tepat sasaran.

Selama ini ditengarai banyak kendaraan yang tidak berhak melakukan pengisian BBM PSO di wilayah Regional Jawa Bagian Barat, yang meliputi Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat.