Pengamat: Puan Belum Siap Nyapres di Tahun 2024, Ini Penyebabnya

Jurnalis: Haidar Ali

KABARBARU, JAKARTA – Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menyayangkan sikap Puan mengabaikan interupsi anggota Dewan fraksi PKS. Menurutnya Puan seperti menunjukkan politik tirani mayoritas dalam rapat paripurna.

Menurut Adi Prayitno, dengan penampilan dalam sidang tersebut akan bermunculan spekulasi politik yang sangat buruk bagi masyarakat. Apalagi, selama ini Puan Maharani secara politik selalu ditawarkan ke publik untuk menjadi presiden.

Oleh karena itu, Insiden mengabaikan intrupsi tersebut menunjukkan bahwa Puan Maharani masih buruk secara etika komunikasi.

Adi Prayitno menyebutkan Puan belum siap secara mental dan etika untuk mencalonkan diri sebagai presiden, karena hal itu menunjukkan jika dia berkuasa main sesuka hatinya.

“Dari segi komunikasi politik kurang baik ke Puan sebagai sosok yang digadang potensial capres 2024. Feedback-nya bisa negatif karena Puan dinilai tak siap perang gagasan dengan dewan lain,” ujar Adi Prayitno.

“Apalagi ini yang kedua kalinya. Publik tahu, interupsi PKS itu nggak penting dari segi jumlah, tak ada yang dukung juga, tapi menolak interupsi jadi persoalan serius dalam politik,” tambah Adi Prayitno di Jakarta, Selasa (9/11/2021).

Lebih lanjut, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah ini menjelaskan Puan juga terkesan belum sepenuhnya matang menjadi calon pemimpin di masa depan. Dia menyebut persoalan mengabaikan interupsi ini bisa berpengaruh pada citra politik Puan Maharani.

“Puan dinilai belum sepenuhnya matang jadi calon pemimpin masa depan. Jika pun ingin menolak interupsi dewan PKS, mestinya bukan Puan yang pimpin sidang, tapi Wakil DPR yang lain demi menghindari bully publik,” imbuhnya.

“Buktinya, Puan kembali dibully gara-gara ini. Terkesan sepele sebenarnya tapi dalam politik citra itu penting. Intinya, untuk kepentingan ke depan, Puan mesti menghindari sesuatu yang bisa memancing polemik dan kegaduhan. Sekecil apa pun itu,” lanjut Adi Prayitno.

Sebagai informasi, sebelumnya Rapat paripurna pengesahan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa sempat berujung cekcok antara PKS dan pimpinan DPR. Pasalnya, interupsi anggota DPR fraksi PKS, Fahmi Alaydroes, diabaikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.