Kasus Korupsi Menumpuk, Jaka Jatim Desak Penegak Hukum Penjarakan Gubernur Khofifah

Jurnalis: Imam Buchori

Kabar Baru, Jatim – Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Grahadi, Surabaya, Rabu (3/6/2026).

Dalam aksi tersebut, mereka mendesak KPK Periksa peran Khofifah dalam menumpuknya kasus korupsi di Jatim, Pemeriksaan tidak hanya berhenti pada penanganan pejabat level bawah, tetapi juga berani memeriksa pihak-pihak yang berada di lingkaran kekuasaan tertinggi jatim.

Koordinator Lapangan Jaka Jatim, Musfiq menilai publik semakin sulit memahami mengapa berbagai kasus korupsi yang muncul di lingkungan Pemprov Jawa Timur belum pernah menyeret kepala daerah ke dalam proses hukum.

Menurutnya, kondisi tersebut memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat terkait keseriusan penegakan hukum terhadap elite politik daerah.

“Dengan banyaknya kasus korupsi yang mencuat selama masa kepemimpinan Khofifah, wajar jika masyarakat bertanya apakah ada perlindungan kekuasaan yang membuatnya tidak tersentuh hukum. Pertanyaan ini harus dijawab melalui proses hukum yang terbuka dan transparan,” kata Musfiq dalam orasinya.

Massa menyoroti sederet perkara yang pernah maupun sedang ditangani aparat penegak hukum, mulai dari kasus dana hibah, dugaan kredit fiktif Bank Jatim, perkara di PT DABN, dugaan korupsi di Dinas ESDM Jawa Timur, hingga berbagai persoalan di sektor pendidikan.

Mereka menilai rangkaian kasus tersebut menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kelola pemerintahan yang tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan semata.

Dalam aksinya, Jaka Jatim mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan untuk menelusuri seluruh aliran dana, relasi kekuasaan, serta pihak-pihak yang diduga memiliki pengaruh dalam proses pengambilan kebijakan.

Menurut mereka, pemberantasan korupsi akan kehilangan makna jika hanya menyasar pejabat bawahan sementara aktor utama yang diduga mengetahui atau menikmati hasil kejahatan tidak tersentuh.

“Jangan sampai hukum hanya berani menyentuh orang kecil dan pejabat kelas bawah. Jika ada alat bukti yang mengarah kepada siapa pun, termasuk kepala daerah, aparat harus bertindak tanpa pandang bulu. Negara tidak boleh kalah oleh kekuasaan,” tegas Musfiq.

Jaka Jatim menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk desakan publik agar aparat penegak hukum membuktikan independensinya.

Massa meminta seluruh kasus korupsi yang berkaitan dengan Jawa Timur diusut hingga tuntas dan siapa pun yang terbukti terlibat segera diproses sesuai hukum yang berlaku.

Mereka menilai hanya langkah tegas dan transparan yang dapat menghapus kecurigaan publik bahwa terdapat figur tertentu yang selama ini menikmati perlakuan istimewa di hadapan hukum.